Pemerintah Bangun Pembangkit Nuklir 10 GW, Kurangi Beban Rakyat Bayar Listrik

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Energi dan Pertambangan, Kurtubi mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Kata Kurtubi, penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik dapat meringankan beban masyarakat.

"Teknologi PLTN terus berkembang menjadi lebih aman, biaya produksi listriknya menjadi lebih murah. Listriknya non-intermitten bisa nyala non-stop 24 jam tanpa membutuhkan energy storage yang mahal," kata Kurtubi saat dihubungi, Minggu (10/5/2025).

Sehingga, tambah Kurtubi, listrik dari PLTN bisa menopang industrialisasi dan hilirisasi tambang mineral menjadi lebih efisien.

"Dari kegiatan penambangan di hulu, diikuti dengan kegiatan smelter yang mengolah hasil tambang non-stop 24 jam hingga kegiatan pabrik atau industri hilir yang mengolah output smelter menjadi produk final siap pakai dan siap dieksport yang juga beroperasi non-stop 24 jam," ungkap Kurtubi.

Menurut mantan anggota Komisi VII DPR itu, secara geologis, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam (SDA) dari bahan bakar energi nuklir berupa uranium dan thorium. Hampir 50 negara maju bahkan memanfaatkan energi nuklir untuk pembangkit listriknya.

Baca juga : DPR Minta Ormas Memberi Manfaat, Bukan Menyusahkan

"Sehingga sangat tepat apabila Presiden Prabowo Subianto memproklamirkan lahirnya industri nuklir terintegrasi hulu dan hilir di Tanah Air, dengan memanfaatkan dan menyempurnakan lembaga nuklir yang sudah ada," ujar Kurtubi.

Dia berharap Pemerintah tidak mempersulit pihak swasta yang ingin berinvestasi di bidang energi nuklir. Pasalnya, industri nuklir dapat menciptakan lapangan kerja baru dari berbagai disiplin ilmu.

"Menjadi negara industri maju semakin optimis tercapai," tegas Ketua Kaukus Nuklir Parlemen periode 2014-2019 itu.

Kurtubi mendorong Pemerintah untuk segera melahirkan industri nuklir, sebelum Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain. Ia lantas mengacu pada langkah China yang akan mengembangkan energi nuklir berbasis thorium untuk transportasi kapal laut niaga menggantikan BBM.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, energi nuklir berbasis thorium untuk angkutan laut sipil di negara kita harus dikedepankan. Sehingga, cita-cita untuk menjadi negara industri maju berpendapatan tinggi semakin optimis dan bersinar serta rational, bukan mimpi kosong," terang politisi Partai NasDem itu.

Baca juga : Pemerintah Komit Terus Perbaiki Program Makanan Bergizi Gratis

Lebih jauh, Kurtubi bercerita bahwa penggunaan energi baru terbarukan (EBT) berbasis tenaga nuklir merupakan cita-cita Proklamator RI Soekarno sejak tahun 1950. Tahun 1960, kemudian Pemerintah menyiapkan sumber daya manusia dengan membuka kurikulum nuklir di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada.

Tahun 1970, sambung Kurtubi, Pemerintah membentuk Badan Tenaga Atom Nasional (Batan). Lalu, diikuti dengan membangun Reaktor Listrik Nuklir Experiment di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta.

Namun, hingga Batan dibubarkan dan dilebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tidak ada pembangunan PLTN komersil yang listriknya dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan dunia usaha.

"Padahal, DPR RI Periode 2014-2019 bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sudah meratifikasi Paris Agreement on Climate Change menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016," pungkasnya.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo mengungkap gagasan Pemerintah melakukan ekspansi jumbo di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga : Aismoli Dorong Pemerintah Bikin Peta Jalan Kendaraan Listrik

Kata Hashim, Indonesia bakal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Bahkan, kapasitas daya PLTN yang direncanakan Pemerintah berkekuatan 10 giga watt (GW). Untuk kontrak pengembangannya akan diberikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Terutama (kontrak) nuklir karena jangka waktunya panjang," kata Hashim seperti dikutip dari wawancara dengan kantor berita Reuters di New York pada Jumat (2/5/2025).

Hashim menambahkan, rencana ekspansi bisnis di bidang energi terbarukan berlangsung hingga 2040. Pada 2040, dibeberkan Hashim, Indonesia berencana menambah kapasitas listrik sebesar 103 GW. "Rinciannya, 75 GW dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 10 GW dari energi nuklir, dan 18 GW dari gas," ujarn Hashim.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.