Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sambangi KPK, KDM Bahas Program Strategis dan Realokasi Anggaran
Senin, 19 Mei 2025 12:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Kedatangan pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu adalah untuk membahas pencegahan korupsi terhadap sejumlah program yang berjalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Kami pagi hari ini, bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Kami mendapat arahan dari pak Ujang Bahtiar (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK)," kata KDM kepada wartawan di depan lobi Gedung Merah Putih KPK.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah. Dari belanja yang tidak penting, menjadi untuk kepentingan publik.
Utamanya, di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.
Baca juga : Polri Siap Kawal Program Pemerintah dan Ketahanan Pangan
"Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat," sebutnya.
Pada sektor pendidikan, ada Rp 5 triliun lebih anggaran yang direalokasikan. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah.
"Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi). Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru," lanjut KDM.
Berikutnya, realokasi anggaran menyasar dari yang semula untuk perjalanan dinas, menjadi infrastruktur jalan yang bermanfaat bagi rakyat. Juga sosialisasi yang biasa dibelanjakan Pemda.
KDM mengatakan, sebanyak 240 ribu warga Jawa Barat saat ini tidak memiliki aliran listrik. Sehingga ada realokasi hampir Rp 250 miliar dari sebelumnya Rp 9 miliar yang dianggarkan untuk belanja penerangan listrik warga.
Kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang dianggap bermasalah ke barak TNI untuk dilakukan pembinaan juga termasuk yang dibahas.
"Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan," tuturnya.
"Dan Insya Allah, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," tandas mantan Bupati Purwakarta ini.
Sementara Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama menerangkan, KDM menyampaikan langkah strategis yang mencakup perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jabar dan meminta KPK untuk memastikan bahwa langkah strategisnya memang tidak menyalahi aturan.
"Kemudian pelaksanaannya, di mana, bahwa itu harus ada yang mengawasi," kata Ujang.
Baca juga : Terbang Ke Yordania, Menhan RI Bahas Penguatan Kapasitas Pertahanan
Kata Ujang, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategis, dan pihaknya mengapresiasi langkah KDM.
"Dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan atau improvisasi dari pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat," tandas Ujang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
