Demokrat Pernah Jadi Penyeimbang Pemerintah

 Sebelumnya 
“Kami bukan oposisi yang membabi buta. Kami kritis ter­hadap kebijakan yang tidak pro-rakyat, tapi tetap mendukung langkah Pemerintah yang ber­pihak pada kepentingan rakyat dan bangsa,” jelasnya.

Menurut Yan, pilihan PDIP untuk mengambil peran penyeimbang dapat dilihat sebagai bentuk kematangan politik. Dia mengklaim, pengalaman masa lalu Demokrat mungkin saja menjadi referensi di tengah iklim demokrasi saat ini.

“Yang paling penting, pada akhirnya, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, semua partai punya tanggung jawab yang sama. Yaitu, menjaga arah kebijakan agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” pung­kasnya.

Baca juga : Kasus Pengolahan Anoda Logam Antam, KPK Sita Uang Rp 100,7 M

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat.

Walaupun tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih, Mega­wati mengatakan, partainya tidak akan menjadi oposisi.

“Peran kita adalah memasti­kan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” katanya.

Baca juga : Lindungi Nasabah Bank Bulion, Perkuat Peran LPS

Meski mendukung Prabowo, Megawati menggaransi tetap bersikap kritis dan tegas terha­dap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.

“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderi­taan rakyat,” tegasnya.

Presiden ke-5 Republik Indo­nesia ini mengingatkan, keber­pihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan. Megawati men­gutip pernyataan Presiden Soekarno, keberpihakan adalah pada kebenaran dan moralitas politik.

Baca juga : Indonesia Siap Geber Industri Baterai EV

“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya.

Diketahui, Partai Demokrat akhirnya bergabung pada Pemerintahan Jokowi di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang tinggal delapan bulan lagi. Yaitu, ditandai dengan penun­jukan Ketua Umum Partai De­mokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Butuh waktu lebih dari sembilan tahun untuk Demokrat bergabung dengan koalisi Pemerintah. Partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono ini berada di luar pemerintahan sejak 2014. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.