Wamenaker Ditangkap, Prabowo Dukung KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menyasar anggota Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, dicokok tim antirasuah terkait dugaan pemerasan. Presiden Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya itu, sebaliknya mendukung langkah KPK dan menghormati proses hukum berjalan seadil-adilnya.

OTT KPK terhadap Noel dilakukan di Jakarta, Rabu (20/8/2025) malam. Dalam operasi senyap ini, petugas mengamankan sekitar 14 orang. Noel yang ikut diringkus, langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.

"(Kasusnya) Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Selain membawa pihak yang ditangkap ke markasnya, petugas KPK juga memboyong 22 kendaraan sebagai barang bukti. Semua kendaraan tersebut dipamerkan di halaman Gedung Merah Putih. Markas lembaga antirasuah itu jadi mirip showroom kendaraan mewah.

Kendaraan tersebut terdiri dari mobil Toyota Corolla Cross Hybrid, Nissan GT-R, dua Hyundai Palisade, Hyundai Stargazer, Suzuki Jimny, Toyota Hilux, dua Mitsubishi Xpander, Honda CRV, BMW seri 3301, dua Mitsubishi Pajero Sport, hingga mobil Jeep Cherokee.

Selain kendaraan roda empat, ada pula motor sport yang disita KPK, yaitu Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel 1200, Ducati Multistrada V4, Ducati StreetFighter V4, hingga dua buah Vespa Sprint S 150.

Tak berhenti di situ, penyidik KPK juga menyegel ruang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Segel dipasang agar tak ada dokumen yang diutak-atik, sekaligus menegaskan bahwa penyidikan belum sepenuhnya rampung.

Fitroh belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diamankan, termasuk duduk perkaranya. Namun, dia sempat menyampaikan bahwa dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sudah berlangsung lama.

Baca juga : Soal Tunjangan Rumah Anggota DPR 50 Juta, Puan Kasih Penjelasan

Disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi keselamatan kerja diduga dipalak agar prosesnya lancar. Meski begitu, Fitroh belum menjelaskan nama perusahaannya, yang jelas nilai setorannya fantastis. “Cukup besar,” singkatnya.

Hingga berita ini ditulis, Noel dan pihak lain yang diamankan KPK masih menjalani pemeriksaan intensif. Siapa yang jadi tersangka dan kronologi kasusnya akan disampaikan dalam waktu 1x24 jam. “Besok (hari ini-red). Siangan ya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025).

Penangkapan Noel, ikut menggegerkan Kabinet Merah Putih. Istana Negara pun buka suara. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap KPK.

“Bapak Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan mempersilahkan agar proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo menilai penangkapan Noel menjadi bukti betapa parahnya praktik korupsi di Tanah Air. “Korupsi sudah masuk kategori penyakit stadium 4, stadium lanjut,” katanya.

Dia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar berhati-hati dan menjaga amanah. Menurutnya, Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“Semangat kita adalah tidak menyalahgunakan amanah. Karena itu, kami menyatakan keprihatinan mendalam,” ucapnya.

Terkait posisi Wamenaker, Prasetyo memastikan Pemerintah tidak akan gegabah mengambil keputusan. Menurutnya, mekanisme pergantian pejabat dilakukan setelah ada kepastian hukum.

Baca juga : Langkah BI Akomodatif Jaga Stabilitas Ekonomi

“Ada mekanisme, misalnya penjabat sementara atau penugasan ad interim,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Lebih jauh, Prasetyo membantah kabar bahwa Presiden akan segera mengumpulkan para menteri untuk rapat khusus terkait kasus Noel. Dia hanya menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi semua anggota kabinet.

“Kejadian ini membuktikan bahwa korupsi masih menjadi PR besar kita. Pemerintah akan semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang di masa mendatang,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan kasus hukum yang menjerat Noel tidak berkaitan dengan capaian kinerja Kemnaker. Dia menyebut kinerja Kemnaker selama 10 bulan terakhir cukup memuaskan, termasuk dalam penyelesaian persoalan besar seperti isu PT Sritex.

Menurutnya, kasus Noel harus menjadi pelajaran penting sekaligus peringatan keras bagi seluruh pejabat negara.

Kejadian ini membuktikan bahwa korupsi masih menjadi PR besar bersama. “Pemerintah akan semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan tidak menoleransi perilaku koruptif. "Sejalan dengan arahan presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif," tegas Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Atas hal itu, Yassierli sudah meminta pejabat dan jajaran Kemnaker meneken pakta integritas yang menyatakan agar siap dicopot dari jabatan jika melakukan korupsi.

Baca juga : Industri Hijau Kunci Ekonomi Capai 8 Persen

Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, ikut menegaskan bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memerangi korupsi. Siapapun yang terbukti, kata Dasco, harus disikat.

“Perlu ditegaskan, bahwa berkali-kali Presiden menekankan Presiden tak pandang bulu terhadap penegakan kasus korupsi,” ujar Dasco di DPR, Kamis (21/8/2025).

Dasco juga menekankan Presiden tidak akan memberi perlindungan terhadap anggota kabinetnya, jika memang dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi.

Pernyataan Dasco diamini Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. Dia menilai sejak memimpin Indonesia, Presiden Prabowo selalu berkomitmen dalam memerangi korupsi.

“Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,” tulis Mahfud lewat akun X, Kamis (21/8/2025).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.