Peran Tim Komunikasi Krusial Bagi Pejabat Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Peran konsultan atau tim komunikasi, penting dan krusial bagi para pejabat negara, tak terkecuali bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini diingatkan oleh praktisi Komunikasi dari Pandawa PR, Dihar Dakir.

Menurutnya, kehadiran tim komunikasi profesional ini sangat krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan bicara atau miskomunikasi, yang dapat berdampak fatal bagi citra dan kepercayaan publik.

Dihar menjelaskan, kesibukan padat serta kompleksitas isu yang harus dihadapi, membuat para pejabat dan anggota DPR seringkali tidak memiliki waktu untuk mendalami setiap isu secara komprehensif.

Baca juga : Gerindra Janji Komunikasi Dengan Pemerintah Dan DPR

"Mereka tidak bisa diharapkan untuk memahami semua isu yang akan ditanyakan oleh wartawan. Di sinilah tim komunikasi berperan untuk memberikan arahan dan pemahaman yang tepat," ujar Dakir di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dia juga menekankan, bahwa seorang pejabat atau anggota Dewan harus mampu menahan diri untuk tidak berbicara di hadapan publik atau media, jika tim komunikasinya menilai waktunya tidak atau belum tepat. Hal ini penting, demi menghindari pernyataan yang tidak terkontrol, terutama saat berada di bawah tekanan emosi.

"Jika seorang pejabat memberikan pernyataan saat sedang dalam tekanan emosi, apa yang keluar dari mulutnya tidak bisa dikontrol. Begitu juga jika mereka memaksakan diri untuk bicara, padahal belum memahami isu dengan benar, itu bisa menimbulkan kesalahan fatal," tambah Dihar.

Baca juga : Ketua Komisi II DPR Dukung Penuh Kabupaten Merdeka Fiskal

Pentingnya Riset dan Kesadaran Isu

Menurut Dihar, tim komunikasi profesional harus mampu melakukan riset mendalam sebelum pejabat atau kliennya memberikan pernyataan. Riset ini berfungsi untuk memetakan isu, menentukan waktu yang tepat untuk berbicara, serta menyusun narasi yang akurat dan bijak.

"Tim komunikasi harus bisa mengarahkan dan memberikan masukan yang baik. Jika perlu, mereka harus meminta kliennya untuk tidak berbicara dulu, sampai riset selesai dan mereka memiliki pemahaman yang utuh," jelasnya.

Baca juga : Sidang Promosi Doktor SKIP Model: Sinergi Komunikasi Inovasi Dan Partisipasi

Selain itu, fenomena maraknya platform komunikasi seperti podcast juga menjadi perhatian Dihar. Dia mengingatkan para pejabat untuk tidak terjebak dan berbicara sembarangan. Salah bicara dalam podcast, dapat memicu kegaduhan, atau bahkan kemarahan masyarakat.

"Sebagai panutan dan figur publik, setiap kata yang diucapkan pejabat harus diperhatikan dengan saksama. Jangan sampai, ada kata-kata kasar atau menyinggung perasaan masyarakat. Kesalahan kecil dalam penyampaian, bisa berdampak besar," tutupnya. (*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.