Warga Boleh Kritik, Tapi Jangan Lempar Sampah

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyoroti aksi pelemparan sampah ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar oleh sejumlah warga, yang mengatasnamakan Rakyat Anti Penggusuran, Kamis (4/9/2025).

Dia menegaskan, kritik merupakan bagian dari demokrasi, na­mun penyampaiannya tak boleh merusak kerja keras orang lain.

“Saya sampaikan pada emak-emak yang kemarin melempar sampah ke Gedung DPRD. Menyampaikan pendapatnya setuju nggak apa-apa, mendukung, itu kebebasan dalam setiap orang dalam berdemokrasi. Semua orang boleh menyampaikan kritik terbuka kepada penyelenggara negara,” ujarnya di Bandung, Jabar, Jumat (5/9/2025).

Namun, Dedi menilai, aksi tersebut justru kontraproduktif dan tidak sesuai dengan karakter masyarakat Jabar. Sebab, ungkap dia, satu hari sebelum­nya, Rabu (3/9/2025), gedung tersebut telah dibersihkan oleh komunitas pengemudi ojek online (Ojol).

“Teman-teman ojol sudah membersihkan Gedung DPRD, sudah mengecat, sudah merapi­hkan, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang orang lain sudah terdiam ini baru beraksi, perasaan nggak tepat deh. Tidak mencerminkan spirit orang Jawa Barat,” cetusnya.

Baca juga : Deeskalasi Demonstran, Beringin Puji Presiden Bisa Dinginkan Suasana

Politisi Partai Gerindra itu menekankan, penyampaian kritik bisa dilakukan secara terbuka, tapi harus tetap menghargai upaya orang lain yang telah membersihkan tempat tersebut.

“Nanti jangan lagi begitu, ya. Kalau mau demo, bareng sama yang lain. Sampaikan pesannya secara terbuka, jangan sudah bersih kemudian baru berdemo, melempari sampah, nambah kerjaan lagi,” sesalnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, meski negara menjamin dan memberi ruang bebas untuk protes, namun semua warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghargai satu sama lain. “Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang,” tegasnya.

Dedi berharap, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi warga Jabar dalam melakukan evaluasi, dan meneladani akhlak Rasulullah. Sikap teladan yang dicontohkan nabi, jujur dalam ucapan, kebersihan hati, hingga santun dalam tindakan.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad itu mengingatkan kita untuk segera kembali mem­perbaiki diri, mengikuti jejak akhlak Rasulullah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita,” imbuhnya.

Baca juga : Pemerintah Ingin Ekonomi Tumbuh Dan Berdaya Saing

Selain itu, dia juga meminta masyarakat proaktif dalam mengawasi para pejabat negara, agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalanka tetap sasaran dan membawa dampak nyata kepada seluruh masyarakat.

“Kami, para penyelenggara negara, harus terus diawasi agar terus bekerja dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, menggunakan angga­ran sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung menggeruduk Gedung DPRD Jabar, Kamis (4/8/2025). Massa yang didominasi emak-emak itu melempari gedung DPRD dengan sampah, sebagai luapan ekspresi kekecewaan atas kondisi Indonesia saat ini.

Massa terdiri dari Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran ini membawa 10 tuntutan dalam aksinya. Pertama, hentikan brutalitas aparat, penangkapan ilegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/Polri di lingkungan warga masyarakat.

Kedua, cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja di setiap sektor, serta lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil. Ketiga, rampas selu­ruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.

Baca juga : Sektor Keuangan Tumbuh Positif, Maraknya Demo Tidak Ganggu Perekonomian

Keempat, wujudkan reforma agraria, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi. Kelima, turunkan pajak, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan BBM. Naikkan pajak impor, konglomerat dan perusahaan multinasional.

Keenam, pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan Polri, dan per besar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ketujuh, batalkan perjanjian kerja sama TNI AD-Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.

Kedelapan, reformasi Polri dan wujudkan supremasi sipil, kembalikan militer ke barak. Sembilan, adili dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat da­lam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu. Sepuluh, bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tinda­kan terorisme. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.