16 Tokoh Bangsa Temui Presiden Di Istana Merdeka

 Sebelumnya 
Untuk diketahui, sebanyak 583 orang masih ditahan. Total ada 5.400 orang ditangkap, 4.800 dibebaskan.

Menurut Lukman, demonstrasi yang dilakukan para maha­siswa dan aktivis dijamin oleh konstitusi. Masalahnya, kata dia, demonstrasi damai itu berubah hingga berbuntut kericuhan, perusakan fasilitas umum, pem­bakaran, dan penjarahan.

"Itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan macam-macam," katanya.

Baca juga : Bapanas Dan Pemda Kompak ‘Sikat’ Pangan Berbahaya

Untuk itu, GNB mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan yang terjadi. Lukman mengusulkan tim tersebut diiisi oleh orang-orang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Pendeta Gomar Gultom me­nambahkan, GNB menyarankan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap kepolisian. Dia mengatakan, tuntutan terhadap kepoli­sian untuk berbenah banyak diinginkan masyarakat.

"Presiden Prabowo merespons,akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujarnya.

Baca juga : Banyak Orang Anggap Asuransi Ribet Dan Mahal

Selain peristiwa Agustus kela­bu, kata Gomar, dalam perte­muan dengan Presiden Prabowo itu, GNB juga membahas sejum­lah masalah bangsa. Di antaran­ya permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, hukum, hak asasi manusia, hingga pertahanan dan keamanan.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya masih mena­han 583 orang atas kericuhan yang terjadi di Jakarta dan se­jumlah daerah di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025.

Dia mengatakan, sebanyak 5.400 orang ditangkap dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Dari jumlah itu, 4.800 orang di antaranya telah dibebaskan atau dikembalikan ke rumahnya masing-masing.

Baca juga : DKI Dituntut Jamin Tarif Air Murah Dan Layanan Top

“Jadi tinggal 583 yang saat ini yang dalam proses, baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya," kata Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tendyo Budi Revita membantah terdapat ske­nario penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

"Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,"kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.