Humanity Above All: Prabowo Di PBB, Kemanusiaan Dan Tradisi Diplomasi 



RM.id  Rakyat Merdeka -  

Beberapa hari belakangan ini khususnya dimedia sosial dunia publik diramaikan atas Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 pada tanggal 23–26 September 2025. Hal ini mendapat sorotan luas baik di dalam maupun luar negeri. Forum internasional ini merupakan panggung strategis, sekitar 190 negara untuk menyampaikan aspirasi global, salah satunya Indonesia tampil dengan suara yang berbeda melalui pidato bertajuk “Seruan Indonesia untuk Harapan.” Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas, keadilan global, dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Ia menegaskan bahwa pengalaman panjang Indonesia dalam menghadapi kolonialisme membuat bangsa ini memiliki legitimasi moral untuk menyerukan penghentian penjajahan dan ketidakadilan.

Salah satu strategi retoris yang menonjol adalah bagaimana Presiden Prabowo memulai pidatonya dengan merujuk pada Credo Amerika, yakni “Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness.” Pembukaan ini dinilai cerdas dan strategis, karena mengingatkan Amerika Serikat untuk kembali menghayati prinsip yang selama ini mereka junjung tinggi, sekaligus menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Diplomasi semacam ini menunjukkan kualitas negarawan, yakni menyampaikan pesan moral secara halus, tanpa harus bersuara keras atau konfrontatif.

Dalam pembahasan mengenai Palestina dan Israel, Presiden Prabowo menghadirkan dua elemen baru yang membuat pidatonya berbeda dari pidato-pidato perwakilan Indonesia sebelumnya. Pertama, kesediaan Indonesia mengirimkan hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian dukungan pendanaan sebagai kontribusi nyata untuk meredakan konflik di Gaza, Ukraina, Sudan, maupun wilayah krisis lainnya. Kedua, penegasan posisi diplomatik Indonesia jika Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka, maka Indonesia juga siap mengakui Israel sebagai negara sah. Dengan demikian, Indonesia menegaskan dukungan pada solusi dua negara (two-state solution) bukan hanya sebagai retorika politik, tetapi sebagai kerangka keadilan yang menuntut pengakuan timbal balik.

Pidato tersebut mendapat sambutan positif di ruang sidang. Presiden Prabowo tercatat delapan kali mengetukkan tangan di meja untuk menegaskan poin-poin pentingnya, yang berulang kali disambut tepuk tangan delegasi, bahkan hingga mendapat standing ovation. Kontras dengan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang lebih bernuansa self-centered dan skeptis terhadap lembaga multilateral maupun isu iklim, Prabowo tampil sebagai negarawan yang lebih substansial. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Prabowo berani menyampaikan argumen yang berbeda dengan Trump sekaligus menunjukkan kapasitas artikulasi yang baik. Sementara itu, mantan diplomat Dino Patti Djalal menyebut pidato ini menandai kembalinya Indonesia ke panggung diplomasi multilateral setelah satu dekade terakhir relatif absen.

Baca juga : Presiden Prabowo Minta Kasus Dugaan Keracunan MBG Tidak Dipolitisasi

Resonansi pidato ini bahkan direspon balik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara khusus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang membuka peluang pengakuan diplomatik terhadap Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui sebagai negara berdaulat. Netanyahu memandang hal tersebut sebagai sinyal terobosan diplomatik di masa depan sekaligus bukti bahwa Indonesia memposisikan diri secara tegas dalam kerangka solusi dua negara, dengan tetap menjamin keamanan Israel dan kemerdekaan Palestina.

Selanjutnya, pidato Presiden Prabowo disusun secara utuh dengan irama yang konsisten, yakni dimulai dengan pembukaan yang merujuk pada nilai universal Credo Amerika, dilanjutkan dengan pembahasan isu kemanusiaan dan konflik global, serta diakhiri dengan pernyataan bahwa seluruh umat manusia, apa pun agama, bangsa, atau latar belakangnya, merupakan satu keluarga besar kemanusiaan. Konsep ini ditegaskan dalam seruannya “humanity above all” atau “kemanusiaan di atas segala perbedaan,” ini semacam bisa dikatakan menjadi benang merah pesan diplomatik Indonesia di forum global.

Jika ditarik lebih jauh lagi, terdapat kesinambungan historis antara pidato Presiden Prabowo dengan pidato Presiden Soekarno pada 30 September 1960. Bung Karno kala itu berbicara tentang “to build the world anew”, yakni membangun dunia baru, menentang imperialisme, dan menuntut agar bangsa-bangsa merdeka diakui hak dan aspirasinya. Meskipun konteks geopolitiknya berbeda, tapi secara pesan moral yang dibawa tetap sama, yaitu dunia harus dibangun di atas dasar keadilan, pengakuan, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa. Dengan begitu, pidato Presiden Prabowo dapat dipandang sebagai kelanjutan tradisi diplomasi Indonesia di PBB, yang berpijak pada amanah sejarah, nilai kemanusiaan universal, dan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan perdamaian dunia.

Selanjutnya, jika kita melihat dari berbagai perspektif khusunya dalam kacamata filsafat tentang Pidato Prabowo tersebut baik itu filsafat politik maupun filsafat agama, sesungguhnya ada pesan sangat luar biasa dan makna yang mendalam apa yang telah disampaikan. Contoh misalnya ditinjau dari perspektif filsafat politik, gagasan two-state solution yang diusung oleh Presiden Prabowo dapat dipahami melalui teori kontrak sosial yang dikemukakan Hobbes, Locke, dan Rousseau. Dalam perspektif ini, pengakuan Palestina dan Israel sebagai dua entitas berdaulat yang hidup berdampingan merupakan bentuk “kontrak politik baru” yang bertujuan keluar dari situasi state of nature yang penuh kekerasan. Tanpa pengakuan timbal balik, konflik akan terus berulang karena kedua belah pihak tidak memiliki kerangka legitimasi bersama untuk menahan diri. Dengan demikian, solusi dua negara dapat dipandang sebagai kontrak sosial internasional yang menciptakan tatanan politik lebih stabil.

Selain itu, kerangka kosmopolitanisme yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Habermas juga relevan terkait pembahasan tersebut. Kant, dalam Perpetual Peace, menekankan pentingnya federasi bangsa-bangsa untuk mencegah perang, sedangkan Habermas menekankan deliberative democracy sebagai sarana dialog rasional. Dalam konteks Palestina–Israel, kedua kerangka ini menunjukkan bahwa solusi dua negara hanya dapat bertahan jika diiringi dengan komitmen pada dialog berkelanjutan, mekanisme demokratis, dan jaminan perlindungan hak asasi kedua bangsa.

Baca juga : Muzani: Prabowo Simbol Kekuatan Baru Dunia Islam

Sedengkan dari Dimensi filsafat agama hal ini memberikan fondasi moral yang tidak kalah penting. Tradisi Abrahamik dalam Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama mengakui Nabi Ibrahim sebagai bapak iman. Narasi “keturunan Ibrahim berdamai” ini menegaskan bahwa konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel bukanlah takdir teologis, melainkan penyimpangan dari ajaran luhur yang diwariskan Ibrahim tentang keadilan dan perdamaian. Sedangkan dari perspektif Islam, Islam memperkuat hal tersebut melalui konsep Dar as-Salam, yakni cita-cita menjadikan perdamaian sebagai orientasi utama kehidupan bersama. Milal dalam salah satu ayat Qur`an al-Hujurat 49: 13, menyatakan bahwa “bangsa-bangsa diciptakan untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan”, sehingga pengakuan timbal balik antara Palestina dan Israel dapat dipahami sebagai langkah menuju Dar as-Salam. Suatu tujuan untuk menjadikan bangsa didunia ini menjadi bangsa yang penuh damai.

Dalam upaya merekonsiliasi dan menekankan etika global serta dialog antaragama, bisa dilihat dari filsafat rekonsiliasi Hans Küng melalui gagasan Global Ethic menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian antarbangsa tanpa perdamaian antaragama. Konflik Palestina–Israel sejak lama memiliki dimensi teologis, sehingga rekonsiliasi antaragama berdasarkan nilai-nilai Abrahamik dan etika global sangat diperlukan untuk menopang solusi politik dua negara. Dengan memadukan perspektif filsafat politik dan filsafat agama, pidato Presiden Prabowo di PBB dapat dibaca bukan hanya sebagai strategi diplomasi, tetapi juga sebagai upaya membangun sintesis antara rasionalitas politik dan moralitas agama. Two-state solution bukan sekadar kompromi pragmatis, melainkan juga perwujudan kontrak sosial baru yang berlandaskan prinsip kosmopolitanisme dan etika lintas agama. Dengan begitu, pengakuan terhadap Palestina dan Israel dapat dilihat sebagai langkah menuju tatanan internasional yang lebih adil, sekaligus sebagai upaya menghidupkan kembali semangat perdamaian Abrahamik yang diwariskan bagi seluruh keturunannya.

Dalam hemat saya, sikap dan pilihan yang diambil oleh Presiden Prabowo berdasarkan pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 kemarin memiliki arti yang lebih dalam bagi Indonesia. Sebagai bangsa yang lahir dari pengalaman panjang penjajahan dan berhasil membangun harmoni di tengah keragaman etnis serta agama, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk menyerukan perdamaian dunia. Sikap ini juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Presiden Prabowo tidak hanya berbicara atas nama sebuah negara, tetapi juga membawa warisan sejarah bangsa Indonesia yang memahami betapa mahalnya harga kemerdekaan dan betapa pentingnya solidaritas global. Pidato ini dapat dimaknai sebagai kelanjutan tradisi diplomasi Indonesia yang sejak awal kemerdekaan konsisten mengusung politik luar negeri bebas-aktif, yakni bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, dan aktif memperjuangkan perdamaian serta keadilan di dunia internasional. Dengan menawarkan kontribusi nyata berupa pengiriman pasukan penjaga perdamaian dan penyusunan kerangka solusi dua negara, Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak hanya bersuara dalam diplomasi, tetapi juga siap mengambil langkah konkrit di panggung global. Dengan demikian, respons Indonesia terhadap konflik Palestina–Israel melalui gagasan solusi dua negara dapat dipandang sebagai cerminan dari identitasnya sendiri, yakni sebuah bangsa yang percaya bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai dengan keadilan, pengakuan timbal balik, dan rekonsiliasi moral-spiritual antarumat manusia.

“Ketika kepentingan saling bertabrakan, Indonesia hadir dengan jembatan bernama kemanusiaan. Di tengah hiruk-pikuk politik global, diplomasi Indonesia memilih berdiri di sisi nurani”.

Baca juga : Nurul Arifin: Pidato Prabowo Di PBB Tunjukkan Kapasitas Negarawan

Oleh: Riki Saputra

Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.