PKB Wanti-wanti Raker Komisi Tak Bongkar Total APBD DKI 2026

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mewanti-wanti Rapat Kerja (Raker) Komisi dengan eksekutif tidak membongkar APBD DKI 2026 secara menyeluruh. PKB menilai APBD senilai Rp 95 triliun itu sudah disepakati dan tinggal dijalankan.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Lutfi, berharap Raker Komisi yang dijadwalkan 3 hari ini tidak melakukan pembongkaran total.

Menurutnya, pembahasan APBD 2026 yang sudah ditandatangani sebesar Rp 95 triliun itu tinggal dijalankan eksekutif tahun depan.

"Anggaran 95 itu kan sudah MoU kan. Tinggal bagaimana pelaksanaannya," kata Fuadi, Kamis (23/10).

Ia menegaskan, kesepakatan platform Rp 95 triliun itu harusnya tetap bisa tereksekusi. Meskipun sumber pembiayaannya bisa didapat dari APBD atau APBN. Sehingga meskipun anggaran kita ini diefisiensi. 

Baca juga : Fraksi PKB Harap Raker Komisi Tak Bongkar Menyeluruh APBD Jakarta 2026

“Tapi program pembangunan di Jakarta bisa tereksekusi semua," jelasnya.

Fuadi menuding ada kesalahan persepsi dari pihak eksekutif terkait Raker Komisi ini. Menurut anggota DPRD DKI dari dapil Jaktim itu, Raker yang idealnya hanya melakukan penyesuaian, justru menjadi ajang penyisiran anggaran satu per satu.

Hal ini, kata dia, mengakibatkan rapat cenderung melakukan pengulangan pembahasan APBD secara menyeluruh.

"Kesalahan persepsi inilah yang menimbulkan dampak terhadap seluruh perencanaan yang sudah disepakati jadi terbongkar lagi," tegas Fuadi.

"Ini kekeliruan yang harus dihindarkan dalam raker pembahasan APBD 2026 hari ini," sambungnya.

Baca juga : Jokowi & SBY Hadir, Megawati Belum Tampak di Sidang Tahunan MPR 2025

Padahal, sambung anggota Komisi A ini, APBD 2026 memang berubah menjadi Rp 81 triliun. Perubahan angka ini disebabkan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 16 triliun.

Menurut Fuadi, yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Pemprov tinggal berkoordinasi mana yang menjadi beban Pemerintah Daerah dan mana yang menjadi beban Pemerintah Pusat," ucapnya.

Ia mencontohkan beberapa program seperti normalisasi kali, penanggulangan sampah, dan program beasiswa pendidikan.

Pemprov, kata dia, hanya perlu melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyepakati pos anggaran. 

Baca juga : Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100 Tahun 2025

Fuadi memberi contoh spesifik program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Gubernur berkomitmen untuk mempertahankan itu. Dengan kondisi saat ini, kenapa tidak dilakukan shifting anggaran," tanyanya.

"KJP menjadi tanggung jawab Pemprov. Sementara untuk KJMU anggaranya dibebani pada Pemerintah Pusat," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.