Mendes Curhat Ke DPR: Anggaran Rp 288 M Diblokir, Program PAUD Terkendala Lahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto 'curhat' soal serapan anggaran kementeriannya yang baru mencapai 63,05 persen. Selain itu, ia juga membeberkan kendala program 1 Desa 1 PAUD yang terhambat masalah lahan.

Hal ini disampaikan Mendes Yandri dalam Rapat Evaluasi APBN 2025 hingga Bulan November dengan Komisi V DPR, Rabu (12/11). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Lazarus ini, Mendes Yandri melaporkan bahwa penyerapan anggaran Kemendes PDT hingga 10 November 2025 baru 63,05 persen.

Salah satu penyebab utamanya, kata Yandri, adalah karena ada sekitar Rp 288 Miliar anggaran yang masih terblokir. Selain serapan anggaran, Yandri juga melaporkan sejumlah program prioritas dan permasalahan di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah masih banyaknya desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.

"Ini jadi perhatian serius Pemerintah dan sudah dibahas dalam Sidang Kabinet," kata Mendes Yandri.

Baca juga : Anggaran Renovasi Gedung Dialihkan Untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Meski begitu, ia menyatakan optimistis bahwa seluruh desa di Indonesia akan memiliki akses listrik dalam periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain listrik, Mendes Yandri juga mengaku telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kolaborasi ini dilakukan untuk penyediaan akses internet bagi desa-desa.

"Untuk sementara, diprioritaskan untuk desa-desa ekspor. Dan jika anggota Komisi V punya desa binaan, bisa dikolaborasikan," kata Mantan Wakil Ketua MPR.

Dalam kesempatan itu, Yandri juga memaparkan program unggulan Kemendes, yakni satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di setiap desa. Mantan Anggota DPR ini menjelaskan, program tersebut akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Itu karena pendidikan di tingkat desa itu masih rendah tentang PAUD, nah ini mungkin pengumuman juga pak ketua dan para anggota, jadi program kami itu ada 1 desa 1 PAUD," kata Mendes Yandri.Namun, Mendes Yandri mengakui terdapat sejumlah kendala serius dalam pelaksanaannya. Kendala utamanya adalah terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung PAUD.

Baca juga : Menas Erwin Suap Hasbi Hasan Rp 9,8 Miliar, Uang Muka Pengurusan Perkara

"Nah ini tapi persoalan tanah Pak. Tanahnya minimal 1.000 meter dan sebagainya," ungkap Yandri.

Mendes Yandri menekankan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur dasar, termasuk listrik dan pendidikan, dapat dinikmati seluruh masyarakat desa.

Turut hadir mendampingi Mendes Yandri dalam rapat tersebut, Sekjen Taufik Madjid, serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Kearifan Lokal Jadi Modal Sosial Pelestarian Berkelanjutan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.