Dark/Light Mode

Puluhan Kabupaten Terdampak, 69 Orang Meninggal Dunia

Sumut-Sumbar-Aceh Dilanda Banjir Dahsyat

Jumat, 28 November 2025 08:00 WIB
Inilah permukiman penduduk yang terendam banjir di Desa Teupin Peuraho, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). (Foto: Antara Foto)
Inilah permukiman penduduk yang terendam banjir di Desa Teupin Peuraho, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). (Foto: Antara Foto)

 Sebelumnya 
 

Presiden Gelar Rapat Darurat 

Dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana untuk rapat terbatas, Kamis (27/11/2025) sore. Ada sekitar 20 anggota Kabinet Merah Putih yang diminta hadir dalam rapat tersebut. 

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). (BPMI Setpres)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting ialah instruksi presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Serta memastikan bantuan terusmenerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam. “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU, dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy. 

Masih dalam rapat tersebut, Prabowo juga menugaskan Menko PMK Pratikno sebagai koordinator penanganan bencana. Prabowo meminta Pratikno terus memantau penanganan dan jalannya evakuasi korban terdampak. 

Baca juga : Gus Yahya Dan Gus Ipul Gantian Sowan Ke Lirboyo

“Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” ungkap Teddy. 

Ditunjuk sebagai koordinator penanganan bencana, Pratikno langsung menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di BNPB. “Ini arahan langsung Presiden untuk mempercepat penanganan. Jembatan dan jalan nasional yang putus membuat distribusi bantuan terhambat,” tegas Pratikno. 

Ia memastikan bantuan dikirim lewat jalur laut dan udara selama akses darat belum pulih. Seluruh kementerian teknis kini mengerahkan alat berat dan personel untuk membuka jalan dan mempercepat evakuasi. 

Dari sektor kesehatan, Kemenkes mengirim tim dokter, perawat, ahli lingkungan, hingga epidemiolog untuk memantau risiko penyakit di wilayah banjir. Pelayanan kesehatan keliling mulai disebar ke posko-posko. 

Baca juga : Mantan Dirut ASDP Titip Buku, Biskuit Dan Bubur

“Obat-obatan, bahan medis, serta makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil sudah dikirim,” kata Staf Ahli Menkes Bayu Teja. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga tengah memperbaiki jalan nasional yang rusak parah. “Tim sudah bergerak sejak jam pertama kejadian,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo. 

Sementara itu, Anggota DPR dapil Aceh, Nasir Djamil meminta Presiden Prabowo menetapkan banjir yang melanda Aceh-Sumut-Sumbar sebagai bencana nasional. Nasir menilai langkah tersebut diperlukan, khususnya daerah dengan kondisi cukup parah dan memprihatinkan.“Banjir besar ini telah me­nelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung,” ujar Nasir. 

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, kondisi di Aceh dan beberapa daerah lain, banjir menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, hingga distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak. Nasir menilai informasi yang beredar juga menggambarkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan. 

Baca juga : Prof. Tjandra Yoga Aditama: WHO Pernah Rekomendasi, Ada Hubungan Gizi Dan TBC

Menurut dia, penanganan bencana akan terhambat jika pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Nasir mengatakan putusnya jalur darat di sejumlah wilayah mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok sehingga memperparah kondisi warga. 

Politikus PKS ini mengatakan kondisi banjir telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan Indonesia. Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada, penetapan bencana nasional dapat dilakukan jika terdapat korban dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, hingga menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana. [BYU/UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.