Pengamat: Penanganan Banjir Sumatera Butuh Akses-Alat Berat, Bukan Administrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi sekaligus praktisi kebencanaan, Daniel Christian Tarigan, berharap publik tidak terlalu mempersoalkan penetapan status bencana nasional terkait banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurutnya, yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan ketersediaan infrastruktur memadai dan alat berat di lapangan.

Daniel menegaskan, tanpa dukungan fisik tersebut, penetapan status apa pun hanya akan menjadi administrasi di atas kertas.

Kondisi jalan yang putus serta minimnya alat berat akan membuat evakuasi korban terhambat, termasuk pendataan jenazah.

Baca juga : Kayu Gelondongan Di Banjir Sumatera, KLH Akan Panggil 8 Perusahaan

“Tsunami Aceh mengajarkan kita bahwa kecepatan penanganan itu bergantung pada kesiapan fisik, jalan, jembatan, alat berat, bukan pada status administrasi,” tulis Daniel di akun media sosialnya, Rabu (3/12/2025).

Ia mencontohkan tsunami Aceh 2004, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan status bencana nasional dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun kondisi di lapangan tetap lumpuh.

“Apakah bantuan langsung sampai? Apakah korban langsung bisa dievakuasi? Tidak!” tegasnya.

Daniel membandingkan dengan Thailand dan Sri Lanka, yang mampu merilis data korban secara cepat karena akses lokasi terbuka. Di hari ke-5, Thailand mencatat 4.541 korban tewas. Sri Lanka pada hari ke-3 sudah memastikan 21.715 korban jiwa.

Baca juga : Askrindo Syariah Salurkan Bantuan Korban Banjir Di Sumatera Barat

Sementara Indonesia butuh waktu berbulan-bulan untuk mengetahui angka pasti korban tsunami Aceh. Dalam pekan pertama, Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya bisa memberi estimasi 40 ribu korban. Perkiraan akhir mencapai sekitar 167 ribu korban jiwa/hilang.

“Selisihnya empat kali lipat! Bukti bahwa status nasional tidak mempercepat penanganan jika infrastrukturnya mati total,” ujarnya.

Daniel juga menyoroti pemangkasan anggaran BNPB, dari Rp2,01 triliun pada 2025 dan diproyeksikan hanya Rp491 miliar pada 2026. Padahal kesiapsiagaan alat berat sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

“Bagaimana mau siap alat berat kalau anggarannya dipotong? TNI memang punya satuan Zeni, tapi jumlahnya terbatas. Untuk bencana masif, kita butuh menyewa ribuan alat berat,” kata Daniel.

Baca juga : Pakar: Banjir Sumatera Dipicu Hujan Ekstrem

Ia mengapresiasi pengerahan lebih dari 30 ribu personel TNI-Polri ke wilayah bencana. Namun ia mengingatkan, sebanyak apa pun tenaga di lapangan akan percuma jika aksesnya terputus.

Sementara itu, di Lanud Halim Perdanakusuma, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan bencana, termasuk terkait anggaran dan distribusi kebutuhan dasar.

Presiden juga mempersilakan adanya penambahan anggaran jika memang diperlukan, terutama bagi kementerian/lembaga yang berada di garis depan seperti TNI dan Polri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.