Menhut Disemprot DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni disemprot DPR terkait kerusakan hutan yang menyebabkan banjir bandang dan longsor di Sumatera dan Aceh. Para wakil rakyat sempat meminta Raja Juli mundur dari jabatannya. 

Kamis (4/12/2025), Menhut mengikuti rapat dengan Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dimulai pukul 14.30 WIB, dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati atau Titiek Soeharto. 

Dalam rapat tersebut, para politisi Senayan bersuara keras, meluapkan kekecewaan karena hutan di Sumatera dan Aceh gundul sehingga mengakibatkan bencana.

Baca juga : OSO Ajak Masyarakat Bantu Pemerintah Atasi Bencana

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin sampai meminta Menhut Raja Juli untuk mundur dari jabatannya. Dia menilai, Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah, serta bertentangan dengan rekomendasi daerah. 

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman. 

Dia menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. 

Baca juga : Revisi UU Pemilu Harus Inklusif Dan Setara Gender

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman. 

Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan. 

Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, tapi pada 30 November 2025 kementerian tetap menerbitkan izin baru. “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat,” ujarnya. 

Baca juga : Kajian Merger BUMN Karya Dilanjutkan Tahun Depan

Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul. 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Rahmat Saleh, mengingatkan Raja Juli bahwa mengundurkan diri bukanlah hal yang salah. Menurutnya, itu justru perbuatan mulia. Dia pun mencontohkan dua menteri di Filipina yang mundur lantaran tak becus menangani banjir. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.