BPKH Bangun Kedaulatan Ekonomi Haji

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui entitas investasinya, BPKH Limited, menegaskan komitmennya untuk mendorong kedaulatan ekonomi haji. Sejak awal, BPKH Limited dirancang bukan sekadar menjadi perantara layanan, melainkan instrumen investasi langsung di ekosistem haji dan umrah.

Anggota Badan Pelaksana (BP) BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan bahwa pembentukan BPKH Limited pada 2023 mendapat dukungan dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut melalui investasi,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan tahap awal pergeseran secara gradual dari sekadar pembeli layanan menjadi investor yang memiliki pijakan strategis.

Namun, dalam proses penetrasi pasar dan pembelajaran (learning curve), BPKH Limited masih memerlukan penguatan regulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Baca juga : BI Targetkan RI Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Revisi regulasi itu kini tengah diproses guna memperkuat tata kelola jangka panjang. Dalam fase penetrasi pasar tersebut, BPKH Limited memang belum sepenuhnya tampil sebagai pemain utama sesuai desain awal.

Dalam praktik tertentu, BPKH masih terlihat sebagai fasilitator. Hal inilah yang kini menjadi fokus pembenahan. Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa yang sedang dibangun bukan praktik perantara, melainkan fondasi kedaulatan ekonomi haji.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Fadlul.

Dia menekankan, kedaulatan ekonomi haji bukan berarti komersialisasi ibadah. Ibadah tetaplah ibadah. Namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.

Jika nilai ekonomi yang sangat besar setiap tahun sepenuhnya dinikmati pihak eksternal, sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural menjadi sebuah keniscayaan.

Baca juga : OKI Pulp & Paper Bangun Jalan Beton, Ekonomi Pasar Baung Tumbuh

Salah satu contoh yang disorot adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal.

Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai tersebut dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah. Legacy yang paling terasa bagi jamaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna.

Selama bertahun-tahun, pada fase tersebut jamaah Indonesia belum memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Pada 2025, di tengah regulasi yang sangat ketat—termasuk pembatasan tasrikh yang membatasi akses tenaga kerja ke Makkah—perbaikan tetap dilakukan demi meningkatkan kenyamanan jamaah.

“Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” jelas Arief.

Inisiatif tersebut diharapkan menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan.

Baca juga : DPD Terima 232 Usulan Daerah Otonomi Baru

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” tambah Fadlul.

Artinya, langkah yang dilakukan bukan pengambilalihan peran, melainkan membuka jalan sekaligus menutup celah layanan yang selama ini belum optimal. Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji sebagai gagasan strategis Pemerintah—dengan Danantara sebagai leading sector—menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji.

Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci, baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jamaah.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” pungkas Fadlul.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.