Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global serta memperkuat ketahanan jangka panjang.
Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030, bank sentral mendorong integrasi Halal Value Chain (HVC) dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, dan produktif guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026, serta seminar Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (13/2). Kegiatan ini dihadiri pimpinan Komisi XI DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian terkait, perbankan syariah, hingga Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan, sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 persen (yoy), sektor HVC tumbuh 6,2 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion. Kontribusi HVC terhadap PDB meningkat 155 basis poin, dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025.
Baca juga : 9 Kampung Nelayan Merah Putih Di Jawa Rampung, Siap Perkuat Ekonomi Pesisir
Di sektor keuangan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66 persen (yoy) pada akhir 2025. Kinerja ini didukung insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp35 triliun atau 4,49 persen dari batas 5,5 persen per Desember 2025.
Program Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2025 juga mencatat realisasi Rp 939 miliar, atau 60 persen di atas target Rp 589 miliar. “Capaian ini menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Destry.
Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah yang tumbuh 86,5 persen (yoy) menjadi 466 juta dolar AS.
Di sektor keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hingga Triwulan II-2025 mencapai Rp 52,5 triliun, naik 43 persen (ytd) dibandingkan 2024 sebesar Rp 36,8 triliun.
Sementara itu, inovasi blended finance melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) tumbuh 22 persen (yoy) dengan outstanding Rp 1,4 triliun pada akhir 2025. Peningkatan tersebut turut ditopang penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang kini mencapai 50,18 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan 2023.
Baca juga : Tahan Banting, Ekonomi Siap Take Off Ke 8%
Dari sisi industri jasa keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, perbankan syariah mencatatkan kinerja tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Total aset mencapai Rp 1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92 persen (yoy).
Nilai pembiayaan mencapai Rp 705,22 triliun atau tumbuh 9,58 persen (yoy), sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 892,99 triliun atau tumbuh 10,14 persen (yoy). OJK optimistis tren positif ini berlanjut pada 2026, dengan tetap mewaspadai risiko geopolitik dan ketidakpastian global.
“Momentum ini menjadi modal penting untuk membangun industri perbankan syariah yang semakin resilien dan sustain,” ujar Dian.
Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah 2026
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia meluncurkan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan industri keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan sektor riil.
Kick-Off BPS 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen sinergi bersama 10 kementerian/lembaga, termasuk Bank Indonesia, KNEKS, OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian ATR/BPN.
Baca juga : Pertamina Paparkan Strategi Swasembada Energi & Penguatan Ekonomi Rakyat di DPR
BPS 2026 difokuskan untuk menjangkau UMKM, start-up, dan industri halal melalui pelibatan perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, serta sektor keuangan sosial syariah. Program ini juga didukung optimalisasi platform digital business matching.
Melalui implementasi Blueprint Eksyar 2030, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
