Soal MBG, Kalima: Jangan Ada Penggiringan Opini Publik dengan Narasi Sesat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah politisi PDI Perjuangan terkait penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi mengurangi kualitas pendidikan. Aiman menilai, opini tersebut menyesatkan dan tidak berdasar pada fakta anggaran.

“Sebaiknya kita lebih banyak memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperbaiki program agar tepat sasaran, bukan justru menyebarkan informasi yang menyesatkan,” ujar Aiman di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, program MBG justru menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan karena pemenuhan gizi anak merupakan syarat dasar agar proses belajar-mengajar berjalan efektif.

“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tetapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” tuturnya.

Aiman juga menyoroti kritik yang menggambarkan MBG sebagai kebijakan sepihak tanpa proses politik yang memadai. Ia menegaskan, program tersebut telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

Baca juga : AS, Australia dan Indonesia Peringati 84 Tahun Pertempuran Selat Sunda

“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” tuturnya. 

Menurutnya, sikap tersebut sulit dijelaskan dari sisi etika dan konsistensi politik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kuitansi lalu berteriak dirampok,” sesalnya.

Terkait tudingan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan, Aiman menyebut hal itu sebagai penyederhanaan persoalan yang menyesatkan. Berdasarkan data resmi APBN, ia menegaskan alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan.

“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegasnya.

Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru menjadi indikator konkret bahwa narasi MBG merampas hak pendidikan tidak berdasar.

Baca juga : SIM Keliling Tangerang Kota Senin 23 Februari, Cek di Sini Lokasinya

“Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” ujarnya.

Aiman menilai narasi tersebut dibangun dengan melepaskan satu angka besar—yakni anggaran MBG—tanpa menghadirkan konteks keseluruhan struktur anggaran pendidikan nasional.

“Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” katanya.

Dalam polemik yang sama, isu kesejahteraan guru juga kerap dikedepankan sebagai alasan penolakan MBG. Namun, menurut Aiman, argumen tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan fakta kebijakan yang berjalan.

“Katanya membela guru, tetapi faktanya tunjangan guru naik, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan,” kritiknya.

Baca juga : Modena Luncurkan Timbangan Badan Digital Terkoneksi dengan Aplikasi

Ia pun mempertanyakan klaim bahwa guru menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaksanaan MBG.

“Lalu di mana tepatnya guru dikorbankan? Jangan jadikan guru sebagai tameng untuk manuver politik,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.