Pemuda Marhaenis Bogor: Kritik Harus Intelektual, Bukan Sensasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor, Sihab Fajar Pratama, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab intelektual serta etika publik yang sehat. Menurut Sihab, kritik yang berkualitas seharusnya lahir dari argumentasi yang kuat, analisis kebijakan yang mendalam, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

"Kritik tidak seharusnya disampaikan melalui simbolisasi yang merendahkan martabat lembaga negara," ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Ia menilai, polemik yang muncul akibat unggahan ilustrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang menampilkan Presiden RI dalam simbolisasi yang dinilai merendahkan merupakan tindakan yang patut disayangkan.

Baca juga : Persebaya Dibantai Borneo FC, Bernardo Tavares: Kami Harus Evaluasi Total

Kritik terhadap pemerintah, kata dia, semestinya disampaikan melalui analisis yang kuat dan konstruktif, bukan melalui provokasi visual yang justru menunjukkan kemiskinan gagasan.

"Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor memandang praktik kritik yang mengandalkan sensasi simbolik semacam itu tidak mencerminkan tradisi intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kalangan akademik," tegasnya.

Kampus, menurut Sihab, merupakan ruang lahirnya gagasan besar untuk memperbaiki bangsa, bukan panggung untuk menciptakan kegaduhan politik yang dangkal.

Ia juga menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan modern, kebijakan publik tidak lahir dari satu individu semata. Kebijakan negara merupakan hasil dari proses institusional yang panjang, melibatkan berbagai lembaga negara, mekanisme politik, serta pengawasan publik.

Baca juga : Presiden Prabowo Subianto Dan Legitimasi Internasional

"Karena itu, menyederhanakan persoalan kebijakan negara menjadi serangan personal dinilai sebagai bentuk analisis yang sempit dan tidak mencerminkan kedewasaan berpikir," tutur Sihab.

Terkait polemik program Makan Bergizi Gratis, Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor menilai program tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi generasi muda.

Menggiring narasi seolah-olah program tersebut bertentangan dengan sektor pendidikan, dinilai sebagai framing yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan ruang diskursus publik.

Sihab menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kritik yang tajam, rasional, dan bertanggung jawab.

Baca juga : Pemberdayaan BRI Dongkrak Kreativitas Hijasmita Lewat Desain Hijab Modern

"Kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan publik harus dibangun di atas data, argumentasi, serta kepentingan rakyat, bukan sekadar sensasi yang memancing kontroversi," ingatnya.

Ia menambahkan, momentum bulan suci Ramadan seharusnya menjadi ruang refleksi bersama untuk menjaga etika dalam menyampaikan perbedaan pandangan.

Demokrasi yang sehat, kata dia, tidak dibangun dari kegaduhan, melainkan dari perdebatan yang bermartabat dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Bogor, lanjutnya, akan terus mendorong hadirnya tradisi kritik yang konstruktif, berlandaskan nilai intelektual, serta berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.