Dark/Light Mode

Demi Hemat APBN, Para Menteri Prabowo Ngaku Siap Gaji Dipotong

Selasa, 17 Maret 2026 11:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet membahas stabilitas ekonomi dan efisiensi anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Dok. Setpres
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet membahas stabilitas ekonomi dan efisiensi anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Dok. Setpres

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) menyatakan kesiapannya mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menegaskan dirinya sebagai pembantu presiden taat terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Sebagai pembantu presiden, apa pun kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden pasti kita tunduk dan patuh. Saya meyakini semua langkah dan kebijakan beliau demi masa depan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Wihaji kepada Rakyat Merdeka, Selasa (17/3/2026).

Senada, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Muktharudin menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara merupakan salah satu opsi penghematan yang dapat dipertimbangkan pemerintah guna menjaga stabilitas fiskal.

Baca juga : Prabowo Simak Desakan MUI Soal Posisi RI Di BoP

Menurut Mukhtar, langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga pelebaran defisit anggaran agar tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Negara memang perlu melakukan penghematan yang terukur untuk menjaga pelebaran defisit agar tetap di bawah 3 persen. Opsi yang disampaikan Presiden adalah bentuk kehati-hatian di tengah ketidakpastian global,” sambung Mukthar.

Ia menambahkan, penghematan belanja negara berupa pemotongan gaji pejabat maupun belanja kementerian dan lembaga, bukan sesuatu yang mustahil dilakukan apabila diperlukan demi kepentingan nasional. Akan tetapi, ia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan indikator yang positif.

Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. "APBN 2026 sudah dirancang sedemikian rupa dan cukup kuat menjadi shock absorber di tengah gejolak global,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Jawa Tengah

Lebih lanjut, politisi partai Golkar itu mayakini para menteri pada prinsipnya siap apabila kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan. "Pada prinsipnya kami para menteri siap untuk dipotong gajinya demi kepentingan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla juga menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan pemerintah. "Demi bangsa dan tanah air, kita taat dan tegak lurus pada arahan Bapak Presiden," pungkas Dzulfikar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara menyinggung kemungkinan pengurangan gaji anggota kabinet dan Parlemen. Hal ini sebagai salah satu langkah penghematan di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia mencontohkan sejumlah langkah efisiensi yang telah dilakukan negara lain. Misalnya Pakistan yang memulai dari pemotongan gaji pejabat, penerapan kerja dari rumah, pengurangan hari kerja hingga pembatasan penggunaan energi.

Baca juga : LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Prabowo Mainkan Diplomasi Internasional

Menurut Prabowo, berbagai langkah tersebut perlu dikaji sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga energi dan ketegangan geopolitik global.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.