Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Gerak Cepat, Waskita Karya Salurkan Ribuan Bantuan Untuk Korban Gempa NTT
- Juventus Menang Tipis di Pekan Pertama Serie A 2026/27
- Ibrahima Konate Ingin Buktikan Diri Di Real Madrid
- Atasi Karhutla Riau, Prabowo Minta Bangun 306 Sumur Bor Di Dekat Hotspot
- Calon Bos OJK Sarjito Beberkan Tantangan Bursa Mineral RI Agar Dipercaya Dunia
RM.id Rakyat Merdeka - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menolak seluruh pembelaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bernilai ratusan miliar rupiah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang replik atau tanggapan atas pleidoi yang digelar pada Kamis (26/3/2026).
“Menyatakan menolak seluruh keberatan dan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun tim penasihat hukum dalam pledoi,” ujar jaksa di persidangan.
Baca juga : Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Tak Hadir Hari Pertama Kerja
Jaksa menegaskan tetap pada tuntutan semula, yakni menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta terhadap Nurhadi.
Selain itu, jaksa juga meminta agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar. Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang.
Jika masih tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.
Baca juga : Tunggu Arahan Dari DPP, Musda Golkar Sulsel Belum Ada Titik Terang
Penuntut umum juga menolak dalil tim kuasa hukum yang menyebut uang pengganti hanya berlaku jika ada kerugian keuangan negara. Jaksa tetap meyakini kewajiban pembayaran uang pengganti dalam perkara ini.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan seluruh barang bukti berupa aset milik Nurhadi dirampas untuk negara.
Sebelumnya, dalam pleidoi pribadinya, Nurhadi memohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang objektif berdasarkan hukum. Ia bahkan bersumpah di bawah kitab suci Al-Qur’an untuk menegaskan bantahannya.
Baca juga : BBM Aman Selama Lebaran, Partai Beringin Acungi Jempol Ke Pemerintah
“Majelis Yang Mulia, saya tidak meminta keistimewaan. Saya hanya memohon keadilan yang objektif berdasarkan hukum,” ujar Nurhadi dalam sidang, Rabu (25/3/2026).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya