Dirjen Imigrasi Baru Diharap Perkuat Kedaulatan Di Pintu Masuk Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A Dalimunthe menyambut baik dilantiknya Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Rabu (1/4/2026).

Pelantikan ini, dianggap bukan sekadar seremoni pengisian jabatan eselon di lingkungan kementerian. Farhan menilai, momentum ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan negara, khususnya di sektor keimigrasian.

Dalam perspektif hukum tata negara dan internasional, kata Farhan, imigrasi merupakan manifestasi utama dari hak berdaulat (sovereign right) sebuah negara.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat adanya reorientasi strategis. Imigrasi tidak lagi dipandang sebagai stempel administrasi, tetapi sebagai otoritas penegakan hukum yang menjaga marwah konstitusi di perbatasan,” ujar Farhan, kepada RM.id, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, selama ini publik kerap memandang imigrasi hanya sebatas layanan paspor dan visa. Padahal, di tengah dinamika geopolitik global, peran imigrasi jauh lebih strategis sebagai “filter nasional”.

Baca juga : PHE Perkuat Ketahanan Energi lewat Strategi Dual Growth

Farhan menilai, visi besar Presiden Prabowo untuk melindungi Indonesia dari berbagai ancaman luar, seperti infiltrasi transnasional, kejahatan siber, hingga eksploitasi sumber daya manusia, membutuhkan figur Dirjen Imigrasi yang sejalan secara visi dan kebijakan.

“Tanpa keselarasan visi di kursi Dirjen, kebijakan pertahanan nasional bisa kehilangan efektivitasnya di pintu masuk negara,” tegasnya.

Farhan menjelaskan, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menegaskan fungsi imigrasi mencakup pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Namun, aspek penegakan hukum kerap tenggelam oleh rutinitas administratif.

Dia menilai, kepemimpinan baru di Direktorat Jenderal Imigrasi harus mampu memastikan setiap kebijakan keimigrasian, termasuk penerbitan visa dan lalu lintas orang asing, tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.

“Diskresi keimigrasian harus dijalankan untuk melindungi ketertiban umum atau ordre public, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional,” jelasnya.

Baca juga : DPP Sahkan Kepengurusan Baru, PPP Jatim Tancap Gas Perkuat Kaderisasi

Dari sudut pandang masyarakat sipil, lanjut Farhan, perlindungan warga negara merupakan kewajiban tertinggi negara. Karena itu, penguatan pengawasan imigrasi bukan bentuk xenofobia, melainkan langkah preventif terhadap berbagai kejahatan lintas negara.

“Dari mulai perdagangan orang (human trafficking) hingga perlindungan tenaga kerja domestik dari praktik ilegal. Penegakan hukum imigrasi yang tegas adalah perisai bagi hak-hak sipil dan ekonomi negara,” ujarnya.

Farhan juga menyoroti pentingnya kesatuan komando (unity of command) dalam jabatan Dirjen Imigrasi. Menurutnya, figur sipil yang memiliki keselarasan visi dengan Presiden akan mempercepat eksekusi kebijakan tanpa distorsi birokrasi lintas institusi.

“Dalam situasi krisis kedaulatan, Indonesia tidak boleh memiliki Dirjen yang masih harus mempertimbangkan kepentingan sektoral dari institusi asalnya. Yang dibutuhkan adalah satu komando langsung kepada Presiden,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut memungkinkan penegakan hukum yang lebih objektif, fleksibel, namun tetap tegas dan tuntas. Lebih jauh, Nalar Bangsa Institute memandang penunjukan ini sebagai upaya mendobrak stagnasi birokrasi.

Baca juga : Dirjen Imigrasi Baru Usung Layanan Keimigrasian Untuk Rakyat

Farhan menilai, birokrat kerap terjebak dalam bureaucratic myopia atau rabun jauh birokrasi, yang hanya berfokus pada rutinitas administratif.

“Bagi birokrasi konvensional, imigrasi dianggap selesai ketika laporan statistik terpenuhi. Padahal, dinamika global menuntut kewaspadaan yang jauh lebih kompleks,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Presiden Prabowo membutuhkan akselerasi, bukan sekadar administrasi. Kehadiran figur non-karier dinilai mampu membawa perspektif baru yang lebih progresif dan tidak terbebani pola lama birokrasi.

“Transformasi ini penting untuk mengubah mentalitas aparatur, dari sekadar penjaga loket menjadi pelindung kedaulatan negara,” pungkas Farhan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.