Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Mayoritas masyarakat masih memberikan rapor positif kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tekanan ekonomi mulai menggerus optimisme publik terhadap masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Temuan itu terungkap dalam Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) yang digelar pada 18-26 Mei 2026.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin mengatakan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 64,8 persen, sedikit turun dibanding Agustus 2025 yang sebesar 67,7 persen.
Namun, penurunan paling tajam terjadi pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan, dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen. Sebaliknya, tingkat pesimisme naik dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.
"Pemerintah belum mengalami krisis legitimasi karena kepuasan terhadap Presiden masih mayoritas. Tetapi masyarakat berharap kondisi akan segera membaik," ujar Chamad, saat memaparkan hasil survei bertajuk Ujian Stabilitas Politik di Tengah Tekanan Ekonomi, di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menjawab keresahan publik melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar memperkuat komunikasi. Survei juga menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi keluhan utama.
Baca juga : Survei Terbaru, Kepercayaan Ke Polri Naik Jadi 82,4 Persen
Sebanyak 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah terbesar, sedangkan 74,1 persen mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan.
Tak heran jika tingkat ketidakpuasan tertinggi tertuju pada pengendalian harga kebutuhan pokok (59 persen), penyediaan lapangan kerja (57,4 persen), pengurangan kemiskinan (56,9 persen), serta pengelolaan ekonomi nasional (51 persen).
Di sisi lain, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari 85,5 persen menjadi 55,5 persen. Sebanyak 64,4 persen responden juga mengaku belum yakin program tersebut sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Karena itu, Puspoll merekomendasikan pemerintah memprioritaskan pengendalian harga pangan, penciptaan lapangan kerja, pembenahan tata kelola MBG, evaluasi program berbasis dampak, serta komunikasi publik yang lebih terbuka dan akuntabel.
Survei melibatkan 2.400 responden dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai hasil survei tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo tetap kuat meski kondisi ekonomi global sedang bergejolak.
Baca juga : Kepercayaan Publik ke Polri Kuatkan Fondasi Stabilitas dan Daya Saing Bangsa
"Kalau responden yang puas dan cukup puas digabung, angkanya mencapai 64,8 persen. Artinya, di tengah tekanan global yang tidak mudah, mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo," kata Bahtra.
Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini tidak ringan karena Presiden Prabowo sedang membenahi tata kelola sumber daya alam, mulai dari sektor sawit, pertambangan hingga praktik under invoicing yang selama ini dinilai mengurangi penerimaan negara.
"Langkah seperti ini tentu tidak mudah karena menyentuh banyak kepentingan. Tetapi tujuannya agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat," ujarnya.
Bahtra juga menilai kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak menyasar tata kelola pelaksanaannya, bukan tujuan program itu sendiri.
"Pemerintah terus melakukan pembenahan agar pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," tandasnya.
Senada, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menyebut hasil survei tersebut menjadi masukan sekaligus "vitamin" bagi pemerintah untuk terus memperbaiki berbagai program prioritas.
Baca juga : Eks Penyidik KPK Apresiasi Naiknya Kepuasan Publik Kepada Polri
"Survei ini menjadi partisipasi masyarakat sekaligus vitamin bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," ujar Hariqo.
Ia menilai survei dilakukan sebelum sejumlah langkah strategis pemerintah, seperti penindakan dugaan penyimpangan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam.
Menurut Hariqo, pemerintah terus memperkuat berbagai program pembangunan manusia, mulai dari Cek Kesehatan Gratis, pembangunan puluhan ribu sekolah, Sekolah Rakyat hingga Program Makan Bergizi Gratis.
"Perbaikan memang tidak selalu menyenangkan semua pihak. Tetapi pemerintah memilih terus membenahi tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Hariqo pun mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan kritik sebagai energi perbaikan, bukan untuk saling menjatuhkan.
"Kita semua satu tim yang sedang berjuang agar Indonesia semakin maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
