Mahfud: Pemidanaan Perilaku LGBT Harus Atas Kesepakatan Bersama

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD menilai, aturan pemidanaan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia bisa terwujud. 

Namun, syaratntya, ada kesepakatan hukum (resultante) bulat antara masyarakat dan pembuat undang-undang. Mahfud mencontohkan negara Rusia.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi dorongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ingin agar perilaku LGBT dijerat sanksi pidana dalam hukum nasional.

"Di berbagai negara itu juga diberlakukan secara ketat, di Rusia misalnya kan itu sama, tidak boleh (LGBT). Kalau di Indonesia sampai sekarang belum bisa berlaku karena belum bisa disepakati. Hukum itu kan resultante, kesepakatan," ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang dihelat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (25/7/2026) malam.

Mahfud memaparkan, larangan tegas terhadap propaganda maupun aktivitas LGBT di Rusia, berjalan secara efektif karena negara tersebut berhasil membangun norma hukum yang disepakati secara nasional.

Baca juga : Piala Presiden 2026, Persiapan Persija Baru 70 Persen

Sementara di Indonesia, kata dia, dinamika pembahasan aturan mengenai isu sosial dan moral masih menghadapi tantangan dan perdebatan di ruang publik. 

Meski rancangan aturan pidana terkait isu ini pernah dibahas, kata Mahfud, belum tercapai kesepakatan bersama, sehingga regulasi khusus tersebut belum bisa diundangkan.

Dia pun menghormati pandangan MUI sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil (civil society). 

MUI diharap tidak berhenti menyuarakan aspirasi tersebut. Kunci utama aturan ini bisa diterapkan berada pada kemampuan MUI dan Ormas Islam dalam meyakinkan publik serta pembuat kebijakan di DPR.

"Majelis Ulama, supaya disampaikan lagi sebagai usul resultante baru dalam pemberlakuan hukum tentang itu. Tinggal bagaimana Majelis Ulama itu meyakinkan masyarakat," saran Mahfud.

Baca juga : Tak Ada PHK di Streamlining Telkom, Dasco Kawal Kesepakatan Tripartit

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama elemen umat Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII merumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pelarangan serta pemidanaan perilaku dan kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan RUU tersebut menjadi bagian dari upaya membangun soliditas kebangsaan dan keagamaan. Menurutnya, agama harus menjadi fondasi utama dalam bernegara sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini meluruskan batasan hukum yang dimasukkan ke dalam porsi pemidanaan. Kiai Cholil menekankan, usulan pidana tersebut ditujukan pada bentuk tindakan, perilaku, serta aktivitas kampanye terbuka di tengah masyarakat maupun media sosial, bukan pada orientasi seksual seseorang semata.

"Orientasi seksual kita anggap itu memang penyimpangan, tetapi bukan pidana, harus kita sembuhkan. Tetapi perilaku dan mengampanyekannya, itu sudah merusak terhadap hak-hak dan martabat bangsa ini, dan itu menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional kita," tegasnya.

Oleh karena itu, kampanye terbuka di media sosial maupun ruang publik didorong untuk masuk sebagai objek pidana.

Baca juga : Dirjen Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

"Isu ini terkait perilaku dan kampanye. Di antaranya kita akan memberikan apresiasi terhadap langkah pencegahan, dan kita bangun kesadaran bersama melalui RUU pelarangan dan pemidanaan LGBT ini agar tidak merusak bangsa," tambah Kiai Cholil.

MUI menyatakan, Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar setiap lima tahun tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi Islam, tetapi juga ruang dialog terbuka antara umat dan pemerintah.

Berbagai isu strategis, dari wacana hukum mati bagi koruptor, tata kelola pertambangan, hingga rencana regulasi, menjadi pembahasan dalam forum yang berlangsung 24-27 Juli 2026 tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.