Cegah Karhutla Sepanjang Tahun, Pakar: Penanganan Jangan Menunggu Musim Kemarau

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu dilakukan sepanjang tahun dengan pendekatan berbasis risiko. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus dimulai dari analisis iklim, kesiapan lapangan, pengelolaan lanskap hingga pelibatan masyarakat.

Pakar kebakaran hutan dan lahan Raffles B Panjaitan mengatakan, pengendalian karhutla mencakup pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan lahan terbakar. Namun, perhatian selama ini masih lebih besar diberikan setelah kebakaran terjadi.

“Pencegahan tidak semestinya baru dimulai saat memasuki musim kemarau, tetapi kegiatannya harus dirancang sejak awal tahun termasuk Januari, Februari dan Maret dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola di tingkat tapak, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan masyarakat,” kata Raffles dalam podcast Forest Insights bertema “Kenapa Karhutla Terus Berulang? Begini Cara Sebenarnya Cegah Karhutla”, Jumat (11/9/2026).

Menurut Raffles, sistem pencegahan berbasis risiko perlu memadukan analisis iklim melalui pemantauan informasi cuaca, analisis wilayah, serta modifikasi cuaca. Langkah tersebut harus terhubung dengan pengendalian operasional melalui satuan tugas terpadu, deteksi dini, kesiapan pemadaman darat dan udara, serta pengaktifan posko taktis di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum dan pelibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan lanskap. Termasuk di dalamnya pengerahan pemilik lahan, pengelolaan pertanian tradisional, pengendalian gambut, tata kelola air, pemanfaatan teknologi pemantauan, kesiapan personel dan partisipasi masyarakat di tingkat tapak.

Raffles mengatakan, intervensi berbasis cuaca, termasuk teknologi modifikasi cuaca (TMC), harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. TMC perlu dilakukan ketika potensi awan masih tersedia dan memenuhi kondisi untuk disemai.

Air hujan yang dihasilkan kemudian perlu dikelola melalui sekat kanal, embung, dan infrastruktur penampungan lainnya. Tujuannya menjaga kelembapan lahan, khususnya gambut, ketika musim kemarau berlangsung.

Baca juga : 9 Fakta Karhutla Hari Ini: Hotspot Naik 174, Kalteng Terbanyak, Kalbar Anjlok

“Dari pengalaman 10 tahun terakhir, keberhasilan TMC dapat memperpanjang musim hujan satu bulan, sehingga musim kemarau bisa diperpendek satu bulan,” ujarnya.

Raffles menambahkan, satuan tugas, Manggala Agni, MPA, aparat kewilayahan, pemerintah desa dan tim perusahaan perlu bergerak dalam satu sistem koordinasi. Patroli, kesiapan sumber air dan pengamanan lokasi rawan harus dilakukan sebelum kebakaran muncul.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap titik panas atau hotspot sebagai titik api. Informasi satelit tersebut merupakan indikasi awal yang masih harus diverifikasi melalui pengecekan lapangan.

“Hotspot merupakan alarm awal. Setelah terdeteksi, harus segera dilakukan ground check untuk memastikan apakah benar terdapat api sehingga respons yang diberikan tepat, cepat, dan sesuai dengan kondisi lapangan,” katanya.

Menurut Raffles, prinsip api kecil masih dapat dikendalikan, tetapi ketika api sudah membesar akan menjadi ancaman serius harus menjadi pemahaman bersama dalam pencegahan karhutla.

Sementara itu, pakar TMC sekaligus dosen Geografi Universitas Indonesia Asep Karsidi mengatakan pola musim dan karakter geografis Indonesia sebenarnya telah banyak diketahui. Namun, informasi tersebut belum selalu diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan yang spesifik di setiap wilayah.

Menurut Asep, setiap pulau dan daerah memiliki karakter geografis, klimatologis dan tingkat kerawanan kebakaran yang berbeda. Karena itu, prakiraan cuaca perlu diolah menjadi panduan tindakan yang mudah dipahami pemerintah daerah, petugas lapangan dan masyarakat.

Baca juga : Wapres Gibran Didampingi Menhut Tinjau Penanganan Karhutla Kalbar

“Informasi cuaca jangan berhenti sebagai laporan harian. Data tersebut harus dikemas menjadi dasar tindakan: kapan meningkatkan patroli, kapan menjaga tampungan air, kapan membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan api, dan kapan menaikkan status kesiapsiagaan,” kata Asep.

Dia menjelaskan, TMC bukan teknologi yang bisa dijalankan kapan saja. Teknologi tersebut membutuhkan kondisi atmosfer tertentu, antara lain ketersediaan kelembapan, awan potensial dan energi pengangkatan.

Karena itu, TMC dinilai lebih bermanfaat jika dipertimbangkan sebelum puncak kemarau sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air.

“Ketika kondisi atmosfer masih memungkinkan, hujan dapat dioptimalkan untuk mengisi waduk, embung, daerah tangkapan air, dan membasahi lahan gambut. Ketersediaan air tersebut harus dihitung agar diketahui berapa lama dapat menopang kebutuhan selama periode tanpa hujan,” ujarnya.

Asep juga mendorong pemanfaatan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran atau Fire Danger Rating System (FDRS). Sistem ini memadukan data cuaca untuk menggambarkan tingkat ancaman kebakaran secara spasial.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diturunkan hingga tingkat desa agar dapat menjadi panduan kesiapsiagaan. Perkembangan teknologi satelit dan telepon pintar juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi cuaca, hotspot dan tingkat bahaya kebakaran dengan lebih cepat.

Namun, edukasi tetap diperlukan agar masyarakat mampu memahami, memverifikasi dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi tindakan pencegahan.

Baca juga : Cegah Karhutla Di Kaltim, Sumalindo Hutani Jaya Edukasi Pelajar SMA 2 Marangkayu

Ketua Komite Humas dan Kerjasama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugijanto Soewadi mengatakan pencegahan karhutla harus dibangun sebagai satu rangkaian. Mulai dari prakiraan cuaca, deteksi dini, verifikasi lapangan, respons cepat hingga initial attack atau serangan awal ketika api masih kecil.

“Teknologi hanya akan efektif apabila terhubung dengan keputusan dan kesiapan di lapangan. Deteksi dini melalui satelit, kamera pemantau, pesawat nirawak, atau kecerdasan buatan harus segera diikuti verifikasi dan respons cepat oleh personel yang terlatih serta dilengkapi peralatan memadai,” kata Sugijanto.

Dia mengatakan anggota APHI telah mengembangkan berbagai sistem pemantauan dan menyiapkan regu pengendali kebakaran di areal kerja. Kapasitas tersebut juga dapat mendukung penanganan di wilayah sekitar melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan tugas karhutla.

“Karhutla tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja. Karena itu, sumber daya pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat harus dapat digerakkan secara terpadu untuk mencegah api meluas menjadi kebakaran besar,” ujarnya.

Sugijanto menambahkan, keberhasilan pencegahan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah operasi pemadaman. Indikatornya juga mencakup kemampuan menjaga wilayah rawan tetap aman, mempertahankan ketersediaan air, mempercepat verifikasi hotspot, dan menangani api pada tahap awal.

Ketiga narasumber sepakat, data, teknologi, tata air, kelembagaan dan kesiapan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Seluruh komponen harus dipadukan dalam perencanaan berbasis risiko dengan pembagian peran yang jelas, mulai tingkat nasional hingga desa.

Perubahan pola dari respons musiman menjadi pencegahan sepanjang tahun diharapkan dapat menekan risiko karhutla. Langkah tersebut sekaligus untuk melindungi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta menjaga kelestarian hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.