Dark/Light Mode

Cashtry: Pengawasan Obat Dan Makanan Jangan Tunggu Ada Korban

Senin, 14 September 2026 12:46 WIB
Dr. Cashtry Meher memberikan keterangan usai menjadi pembicara dalam Forum Menenun Kebijakan 2026 di BPOM RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dr. Cashtry Meher memberikan keterangan usai menjadi pembicara dalam Forum Menenun Kebijakan 2026 di BPOM RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengawasan obat dan makanan tidak boleh hanya mengandalkan kepatuhan terhadap regulasi. Negara perlu bergerak lebih awal dengan kemampuan membaca risiko, memanfaatkan data, dan melakukan intervensi sebelum risiko berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Board of Experts PRASASTI Center for Policy Studies sekaligus Kepala Bidang Humas PB IDI, Dr. Cashtry Meher, dalam Forum Menenun Kebijakan 2026 bertema “From Data to Impact: Pengawasan Obat dan Makanan yang Lebih Bermakna” di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Cashtry mengatakan, perubahan lingkungan obat dan makanan yang semakin kompleks menuntut perubahan cara negara melakukan pengawasan. Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif perlu bergeser menuju sistem yang lebih prediktif, berbasis risiko, dan didukung risk intelligence.

“Negara harus mampu membaca risiko sebelum krisis. Pengawasan perlu bergerak dari sekadar merespons kejadian menuju kemampuan mendeteksi sinyal, membaca risiko, menentukan prioritas, dan melakukan intervensi sebelum risiko menjadi dampak,” ujar Cashtry.

Baca juga : Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp400 Juta Untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Menurutnya, nilai data tidak terletak pada jumlah data yang dimiliki, melainkan pada kemampuan data tersebut menghasilkan keputusan yang lebih baik. Karena itu, data harus diterjemahkan menjadi pengetahuan, intelligence, keputusan, hingga tindakan pencegahan.

“Data yang hanya tersimpan di satu institusi adalah informasi. Data yang mampu memperbaiki keputusan lintas sektor menjadi strategic intelligence,” katanya.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, Cashtry juga menekankan pentingnya mengidentifikasi kelompok yang paling rentan terhadap suatu risiko. Perlindungan masyarakat, kata dia, tidak selalu berarti memberikan intervensi yang sama kepada seluruh kelompok.

Kelompok rentan, terutama anak-anak, membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko. Sebab, risiko yang sama belum tentu menghasilkan dampak yang sama bagi setiap orang.

Baca juga : Empati dan Etika: Jantung Kepercayaan dalam Pelayanan Kesehatan

“Risiko yang sama tidak selalu menghasilkan dampak yang sama pada setiap orang. Karena itu, pendekatan berbasis risiko perlu semakin mempertimbangkan kerentanan,” jelasnya.

Cashtry juga mendorong agar pengawasan obat dan makanan tidak dipandang semata sebagai hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurutnya, perlindungan masyarakat membutuhkan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, akademisi, dunia usaha hingga sektor lainnya.

Dalam konteks inovasi, regulasi juga dinilai perlu memberikan kepastian sekaligus membuka ruang bagi inovasi yang aman. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cashtry menegaskan, seluruh pendekatan tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu ukuran, yakni dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus mampu mengubah cara negara membaca risiko, mengambil keputusan, dan memberikan perlindungan.

Baca juga : Target Mandiri Farmasi, RI Gandeng Mitra Global

“Kita tidak sedang sekadar mengawasi produk. Kita sedang membangun sistem yang mampu menjaga kehidupan. Karena data, regulasi, teknologi, inovasi, dan pengawasan hanyalah instrumen. Tujuannya tetap satu, yaitu manusia,” pungkas Cashtry.

Forum Menenun Kebijakan 2026 yang diselenggarakan BPOM RI tersebut dihadiri Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.