IKN dan Warga Lokal

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek pembangunan terbesar Indonesia saat ini. IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Namun, di balik pembangunan tersebut terdapat masyarakat lokal dan masyarakat adat yang telah lama hidup di wilayah tersebut. Karena itu, pembangunan IKN tidak hanya berbicara tentang gedung dan infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana negara melibatkan masyarakat yang terdampak.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun konsensus antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mempercepat pembangunan nasional, sementara masyarakat memiliki kepentingan untuk menjaga ruang hidup, tanah, budaya, dan sumber penghidupan mereka. Perbedaan kepentingan seperti ini merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola melalui dialog dan partisipasi.

Baca juga : Sumber Impor Hilang 25 Persen, Tapi Stok BBM Aman Sampai 20 Hari

Otorita IKN telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pembangunan. Dialog dengan masyarakat dilakukan untuk menyerap aspirasi dan membahas berbagai persoalan yang muncul. Pemerintah juga menekankan bahwa masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai pihak yang menerima dampaknya.

Namun, partisipasi tidak cukup jika hanya dilakukan melalui pertemuan formal. Konsensus membutuhkan keterlibatan yang nyata, terutama dalam persoalan tanah, lingkungan, budaya, dan kesempatan ekonomi. Adanya persoalan hukum terkait hak atas tanah di kawasan IKN menunjukkan bahwa pembangunan masih memiliki kepentingan yang perlu dipertemukan.

Baca juga : Batas Agam–Bukittinggi: Ketika Garis di Peta Menjadi Persoalan di Masyarakat

Pembangunan IKN tentu tidak harus berhenti karena adanya perbedaan kepentingan. Justru tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat menemukan jalan tengah. Konsensus bukan berarti pemerintah harus memenuhi semua tuntutan masyarakat, begitu pula masyarakat tidak harus menerima semua keputusan pemerintah. Konsensus berarti mencari solusi yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal.

Keberhasilan IKN tidak cukup diukur dari seberapa banyak gedung dan jalan yang berhasil dibangun. Keberhasilan juga perlu dilihat dari apakah masyarakat lokal merasa menjadi bagian dari pembangunan tersebut. IKN memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat dapat berjalan bersama.

Baca juga : Promosi Doktor Ilmu Hukum UP, Firli Ajukan Model Penyelesaian Konflik Horizontal

Membangun kota baru mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan proses yang lebih panjang. Karena itu, pembangunan IKN seharusnya tidak hanya membangun sebuah ibu kota baru, tetapi juga membangun konsensus antara negara dan masyarakat yang telah lebih dahulu hidup di sana.

Naufal ishardi
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.