Bulir, Tanah, dan Sunyi: Swasembada Pangan sebagai Bahasa Kemerdekaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ada sesuatu yang hening, tetapi bergetar, di dalam sebutir beras. Di balik bulir putih yang tersaji di piring keluarga Indonesia setiap pagi, tersimpan cerita yang tidak melulu soal angka.

Ada lumpur yang melekat di sela-sela jari kaki petani, derak cangkul pada fajar yang dingin, serta kepasrahan manusia menghadapi pergantian musim.

Namun, di ruang-ruang rapat kebijakan dan panggung politik modern, keheningan itu kerap diterjemahkan menjadi bahasa statistik.

Pertanian lalu diukur melalui tonase, neraca, dan grafik produksi. Ketika pemerintah mengumumkan capaian swasembada delapan komoditas pangan dengan total produksi agregat mencapai 72,91 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton, kita menyaksikan sebuah momen penting dalam sejarah pembangunan nasional.

Surplus sebesar 4,69 juta ton itu mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Capaian tersebut diperkuat oleh rekor pengadaan Perum BULOG yang mendorong Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus lebih dari 4,6 juta ton.

Angka-angka ini bukan sekadar kabar baik bagi neraca perdagangan atau catatan keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu, capaian tersebut merupakan jawaban atas kecemasan zaman: sejauh mana sebuah bangsa mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri?

Pangan sebagai Bahasa Kemerdekaan

Di tengah globalisasi yang riuh, ketika arus barang dan modal bergerak melintasi batas-batas geografis, kebebasan sebuah bangsa sering kali diuji melalui hal yang paling mendasar: kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri.

Ketahanan pangan bukan sekadar urusan logistik atau ketersediaan bahan makanan di pasar swalayan. Ia merupakan bagian fundamental dari ketahanan nasional.

Baca juga : Survei Arawicaksa: Swasembada Pangan Unggul, Publik Apresiasi Program Prabowo

Negara yang menggantungkan kebutuhan pangan rakyatnya pada pasokan luar negeri akan selalu berada dalam bayang-bayang kerentanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Dalam perspektif filosofis, swasembada adalah keberanian untuk tidak menempatkan diri sebagai pihak yang rentan dalam percaturan global.

Ketika Indonesia mampu memproduksi beras dengan surplus 3,67 juta ton dan menghentikan ketergantungan impor pada komoditas-komoditas strategis tersebut, bangsa ini sejatinya sedang memperkuat kedaulatan dalam urusan yang paling hakiki.

Pangan adalah salah satu bahasa kemerdekaan yang paling tua. Ia menegaskan bahwa sebuah bangsa memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, bahkan ketika krisis iklim, gejolak ekonomi, dan ketegangan geopolitik mengancam stabilitas dunia.

Ketergantungan pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dapat menjadi sumber kerentanan, terutama ketika negara-negara hegemon menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya dalam percaturan global.

Dalam situasi seperti itu, kemampuan memproduksi pangan sendiri bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kebebasan menentukan arah kebijakan nasional.

Karena itu, swasembada pangan layak ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan menentukan pemerintahan atau mempertahankan wilayah.

Kemerdekaan juga berarti memastikan bahwa kebutuhan paling mendasar rakyat tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan di luar kendali bangsa sendiri.

Mengingat Wajah di Balik Cangkul

Namun, sebuah bangsa tidak boleh terbuai oleh megahnya gudang beras atau deretan angka pencapaian. Di balik keberhasilan swasembada, terdapat kenyataan mendasar yang perlu terus diingat.

Baca juga : Wamenkop: Indonesia & ASEAN Perkuat Koperasi Wujudkan Swasembada Pangan

Pakar pertanian IPB, Prof. Suryo Wiyono (2025), menyebutkan bahwa sekitar 99 persen produksi pangan Indonesia berasal dari pertanian rakyat.

Artinya, kedaulatan pangan Indonesia tidak semata-mata dibangun oleh mesin-mesin raksasa milik korporasi, tetapi juga oleh tangan-tangan petani kecil di pelosok desa.

Mereka adalah orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari, berhadapan dengan perubahan cuaca, menghadapi risiko gagal panen, serta bergulat dengan biaya produksi.

Dari kerja mereka, beras tersedia di meja makan, sayuran tersaji di pasar, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi.

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127,73 memberikan sinyal positif mengenai kondisi ekonomi petani.

Angka tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan harga, perbaikan distribusi pupuk, dan penyediaan benih unggul telah memberikan insentif ekonomi bagi sektor pertanian.

Akan tetapi, swasembada yang sejati tidak boleh berhenti sebagai perayaan statistik. Ia harus bertransformasi menjadi keadilan sosial.

Sebagaimana dirumuskan Prof. Armaidy Armawi (2011) dalam konsep Ketahanan Nasional, ketangguhan suatu bangsa dibangun melalui keterpaduan aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial yang dinamis atau Pancagatra.

Dalam kerangka tersebut, kekuatan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan masyarakat yang menopangnya.

Baca juga : Perkuat Penyuluh Pertanian, Amran-Tito Terbitkan Surat Edaran Bersama

Gatra ekonomi dan sosial hanya akan kokoh apabila mereka yang menanam padi juga menikmati kesejahteraan yang layak dari hasil keringatnya sendiri.

Apa artinya surplus pangan jika petani masih kesulitan membiayai produksi, menghadapi ketidakpastian harga, atau tidak memiliki jaminan kehidupan yang memadai?

Apa makna kedaulatan pangan jika mereka yang menjadi penopang utamanya justru berada dalam posisi rentan?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting diajukan agar keberhasilan swasembada tidak membuat kita melupakan manusia di balik angka-angka produksi.

Swasembada harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani, kepastian akses terhadap pupuk dan benih berkualitas, perbaikan infrastruktur pertanian, serta distribusi hasil panen yang memberikan nilai ekonomi yang adil.

Petani tidak boleh hanya diposisikan sebagai pelaksana produksi, tetapi harus diakui sebagai subjek utama pembangunan pangan nasional.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari seberapa banyak pangan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa baik kehidupan orang-orang yang memproduksinya.
 Selanjutnya 

Menjaga Keberlanjutan Peradaban

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.