Beras Sudah Ekspor, Kedelai Masih Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Indonesia menuju swasembada pangan mulai menunjukkan hasil. Setelah kebutuhan dalam negeri terjamin, beras Indonesia kini mulai diekspor. Tantangannya terletak pada kedelai yang kebutuhannya masih dari impor.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan. Zulhas mengatakan, impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

"Hampir semua makan kita ini impor. Tahun 2024 kita impor beras itu 4,5 juta ton. Tapi, kita sudah biasa, sudah ada beras, ya sudah. Kita kalau nggak ada beras impor saja," kata Zulhas dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Selain beras, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Setiap tahun, sekitar 1 juta ekor sapi didatangkan dari negara lain.

Ketergantungan impor juga terjadi pada kedelai. Kebutuhan impor kedelai disebut mencapai sekitar 4 juta ton per tahun. Indonesia juga masih mengimpor gula putih sekitar 6 juta ton per tahun. Sementara itu, impor gandum mencapai sekitar 13 juta ton per tahun. Komoditas tersebut masih sulit diproduksi secara optimal di Indonesia karena kondisi iklim dan lahan tidak mendukung.

Baca juga : Disanksi AS, Iran Krisis BBM

Zulhas menegaskan, ketergantungan terhadap impor pangan tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri merupakan bagian dari kemandirian dan kehormatan bangsa.

"Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan. Kehormatan siapa? Ya kehormatan kita sebagai bangsa, kehormatan keluarga kita, kehormatan petani kita, nelayan kita, peternak kita yang jumlahnya 100 juta lebih," tegas Ketua Umum PAN itu.

Di tengah upaya mengurangi impor pangan, Indonesia justru mulai membuka pasar ekspor beras. Pemerintah baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium.

Kerja sama dengan negara serumpun tersebut membuka peluang ekspor beras hingga 200.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp3,4 triliun.

Sebelumnya, Indonesia juga telah mengekspor beras premium ke Arab Saudi pada 4 Maret 2026. Sekitar 2.280 ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) premium diekspor ke Saudi. Pelepasan ekspor dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Perum Bulog, Jakarta.

Baca juga : Kejagung Sita Jam Tangan, Perhiasan Dan Valuta Asing

Peneliti Indef Sugiyono Madelan menilai, kegiatan ekspor dan impor tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Sebab, Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka.

Sugiyono mengatakan, meski Indonesia berhasil melakukan ekspor. Namun, pada komoditas yang sama masih dimungkinkan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tertentu, termasuk beras.

"Swasembada pangan sekalipun dimungkinkan masih ada impor dalam volume tertentu yang sedikit," ulas Sugiyono saat dihubungi, Jumat (4/9/2026) malam.

Soal impor kedelai, dia mengungkapkan bahwa Indonesia dahulu pernah mengalami surplus. Namun, saat ini kebutuhan kedelai lebih banyak dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena Indonesia tidak bisa menanam kedelai, melainkan lebih disebabkan produktivitas yang masih rendah. Meski begitu, Sugiyono mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Bawaslu Mulai Antisipasi Deepfake Di Pemilu 2029

"Swasembada pangan penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan," sebutnya.

Sementara itu, Pakar Pertanian Universitas Gadjah Mada Prof. Subejo menilai, kebijakan pemerintah yang masih mengimpor kedelai merupakan hal yang wajar. Sebab, lahan untuk menanam kedelai terbatas.

Terlebih, kedelai harus bersaing dengan komoditas prioritas seperti padi dan jagung.

Selain persoalan lahan, produktivitas kedelai nasional juga masih rendah. Rata-rata hasil produksi kedelai saat ini masih di bawah 1,5 ton per hektare.

"Harga juga belum stabil dan kurang menarik bagi produsen. Inovasi dan teknologi produksi masih terbatas, serta sistem rantai pasok hulu-hilir belum berkembang dengan baik," pungkas Subejo kepada Rakyat Merdeka. [UMM/MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.