Terhubung Melayani, Bergerak untuk Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor transportasi terus bergerak melayani masyarakat. Mobilitas masyarakat semakin tinggi, disertai dengan tuntutan sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menjawab tantangan mobilitas yang semakin besar ini. Program yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan pelayanan masyarakat harus memperoleh perhatian utama. Begitu pula konektivitas yang menyangkut kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), jalur logistik, simpul transportasi strategis, dan layanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan sumber daya yang terbatas, pengembangan layanan transportasi bukan lagi hanya berorientasi pada seberapa banyak infrastruktur yang dapat dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam berbagai kesempatan menyampaikan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di tengah banyaknya tantangan. “Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dikelola dapat dikonversikan menjadi layanan transportasi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Sektor transportasi sebagai bagian dari urat nadi kehidupan terus terhubung melayani, bergerak untuk negeri. Dimulai dari sektor transportasi darat, 122 unit terminal tipe A di seluruh Indonesia telah melayani perjalanan masyarakat antar provinsi. Selama 2025 sebanyak 1.582.676 kendaraan tercatat berangkat dari terminal tipe A, dengan membawa 20.184.864 penumpang. Lalu sebanyak 1.730.629 kendaraan mencatat kedatangan, dengan membawa 20.254.258 penumpang. Pada tahun ini, hingga Juli 2026, angka keberangkatan kendaraan mencapai 2.148.213 kendaraan dengan 28.791.469 penumpang, dan angka kedatangan 2.218.699 kendaraan dengan 27.682.693 penumpang. Selama tahun 2025 dan 2026, Ditjen Perhubungan Darat juga telah mendistribusikan 300 bus bantuan sekolah, di mana 28 bus di antaranya dialokasikan untuk program sekolah rakyat. Kemudian layanan bus pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjangkau 24 trayek hingga 2026.

Ilustrasi. Petugas dinas perhubungan mengatur arus bus antarkota yang melayani mobilitas masyarakat dan menghubungkan berbagai daerah di Indonesia..

Bergeser ke pelabuhan penyeberangan, sebanyak 235 pelabuhan telah beroperasi melayani 82 lintas penyeberangan dengan 342 kapal penyeberangan komersil. Pada tahun 2025, sebanyak 75.128.420 penumpang dan 21.403.550 kendaraan memanfaatkan layanan penyeberangan ini. Hingga Juli 2026, sebanyak 38.315.490 penumpang dan 11.134.120 kendaraan memanfaatkan layanan penyeberangan.

Baca juga : Menlu Singapura Puji Pilihan Prabowo, Sebut Tata Sangat Berkualifikasi

Di sektor perkeretaapian, konektivitas semakin kuat dengan peningkatan layanan kereta api berbagai lintas. Seperti peningkatan layanan lintas Jember-Kalisat di Jawa Timur, pembangunan jalur ganda Kiaracondong-Cicalengka, Jawa Barat, peningkatan stasiun Tanah Abang Tahap I, Jakarta dan pembangunan stasiun Paledang beserta skybridge di Jawa barat pada tahun 2025. Tahun berikutnya, pengembangan sektor transportasi fokus pada peningkatan sarana dan prasarana di beberapa stasiun seperti peningkatan stasiun Rangkasbitung dan stasiun Jatake, Banten serta pengoperasian prasarana perkeretaapian Makassar-Parepare segmen Mandai-Palanro di Sulawesi Selatan.

Secara keseluruhan, sektor perkeretaapian telah melayani pergerakan 551.737.151 penumpang sepanjang 2025 dan 388.291.217 penumpang hingga akhir Agustus 2026. Seluruh penumpang dilayani dengan kereta api (KA) lokal, KRL Commuterline, KA Bandara, KA Perintis, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) dan Kereta Cepat.

Ilustrasi. Pesawat yang melayani perjalanan udara untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Indonesia.

Semakin mengudara, layanan transportasi udara diperkuat dengan adanya dukungan pengembangan bandara Kawasan prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, serta pengembangan Bandara Perbatasan.

Jumlah penumpang angkutan udara pada 2025 mencapai 102.949.425 orang, terdiri dari 63.627.020 penumpang domestik dan 39.322.405 penumpang internasional. Hingga akhir Agustus 2026, jumlah penumpang Udara menyentuh 66.108.417 orang, terdiri dari 40.470.617 penumpang domestik dan 25.637.800 penumpang internasional.

Angkutan udara kargo domestik telah mengangkut 1.040.390 ton barang selama 2025, terdiri dari 553.969 ton kargo domestik dan 486.421 ton kargo internasional. Di tahun 2026 angkutan udara kargo hingga akhir Agustus mengangkut 676.553 ton barang, terdiri dari 357.122 ton kargo domestik dan 319.431 ton kargo internasional.

Menggerus ketimpangan, sektor transportasi laut menjadi jembatan penghubung antar pulau di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.007 pelabuhan melayani pergerakan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Melalui jaringan kapal laut yang saling terhubung, 33.873.673 penumpang telah memanfaatkan angkutan laut sepanjang 2025, terdiri dari 30.208.591 penumpang domestik dan 3.665.082 penumpang internasional. Hingga Agustus 2026, jumlah penumpang kapal laut tercatat 41.935.799 orang, terdiri dari 39.144.620 penumpang domestik dan 2.791.179 penumpang internasional.

Baca juga : Menlu Singapura Akui Komitmen Tegas Prabowo Soal Karhutla

Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi semakin kompeten, dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Dukungan program sekolah rakyat juga diberikan melalui Unit Pelayanan Terpadu di Bawah BPSDMP, meliputi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug, dan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bogor.

Ke depan, pembangunan sektor transportasi semakin menantang. Dengan sumber daya yang terbatas, bukan lagi hanya berorientasi pada seberapa banyak infrastruktur yang dapat dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Banyaknya tantangan sektor transportasi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah, BUMN, badan usaha, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya. Kerja sama tidak berarti mengurangi tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik. Sebaliknya, kolaborasi dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan inovasi.

Transportasi Indonesia sedang memasuki babak baru. Bukan tentang seberapa besar kita membelanjakan anggaran, melainkan seberapa cerdas kita menggunakannya. Pada akhirnya, layanan transportasi yang memadai tidak diukur hanya dari berapa banyak yang dibangun, tetapi dari seberapa jauh pembangunan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Harapan masyarakat terhadap layanan transportasi terus meningkat. Membangun transportasi Indonesia bukan pekerjaan mudah, menuntut kita untuk terus memperkuat keselamatan, memperluas konektivitas antardaerah, dan menghadirkan sistem transportasi yang andal serta berkelanjutan," ungkap Menhub Dudy.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik melalui regulasi maupun aksi di lapangan. Pada sektor transportasi Udara misalnya, penetapan bandara internasional, beautifikasi kawasan terminal bandara, hingga integrasi data penerbangan antar Kementerian/Lembaga menumbuhkan kenyamanan penumpang, memperlancar operasional dan mendorong kenaikan kualitas pelayanan udara.

Saat ini, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol), revisi dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Baca juga : Catatan Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo

“Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif. Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselamatan transportasi jalan," kata Menhub Dudy.

Pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini. Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Integrasi transportasi tidak dapat bergantung hanya pada pembangunan simpul atau kedekatan fisik. Agar berbagai moda dapat bekerja sebagai satu sistem, dibutuhkan kerangka lebih dalam mulai dari rencana induk, standar teknis, regulasi, desain simpul, serta sistem informasi yang mempu mengintegrasikan layanan penumpang dan barang.

Arah semakin jelas sejalan dengan adanya Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda di dalam organisasi Kementerian Perhubungan dengan mandat yang lebih luas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan integrasi antarmoda dan multimoda.

Kebijakan penataan transportasi pada Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dilakukan di berbagai kawasan, diantaranya Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Banyumas, Pelabuhan Patimban serta beberapa kawasan Pelabuhan lainnya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). (BKIP)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.