Satgas PKH Segera Kuasai Hutan dari Perusahaan Arif Kurniawan, Kaji Pemidanaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersiap mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan tambang terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK).

Tidak hanya penertiban dan pengenaan denda administratif, pihak-pihak yang terlibat juga berpotensi menghadapi proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan diduga selama ini menguasai kawasan hutan secara ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga : Satgas PKH Cabut IUP PT KEL, Menambang Emas Ilegal di Papua

"Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK," tegas Barita dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026) malam.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penelaahan dan verifikasi awal yang mengidentifikasi indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.

"Sebagai langkah konkret, Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah melakukan inventarisasi, verifikasi, sekaligus melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan tersebut," ujarnya.

Baca juga : Satgas PKH Setor Rp 52 T ke Negara, MACS Apresiasi Kinerja Kejagung

Keputusan penertiban itu diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Pelaksanaan penertiban kawasan hutan merupakan kewenangan Satgas PKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Baca juga : Prabowo: 2 Tahun Ini, Saya Berkali-kali Mau Disogok

Selain mengambil alih penguasaan kawasan hutan, Satgas PKH juga akan melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan aset sesuai kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barita menegaskan, langkah penertiban yang dilakukan Satgas PKH tidak menghalangi mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Dengan demikian, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana, hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.