Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU
- KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
KPK Ungkap 26 Camat Dipalak Rp 1,3 M untuk Acara HUT Klaten
Kamis, 19 November 2026 21:02 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemalakan terhadap 26 camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk membiayai penyelenggaraan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Klaten.
Setiap camat diduga diminta menyetor Rp 50 juta sehingga total uang yang terkumpul mencapai Rp 1,3 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,penyidik telah memeriksa sejumlah camat secara maraton terkait lima klaster perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten.
Para camat dimintai keterangan mengenai sejumlah proyek serta penyelenggaraan acara HUT Kabupaten Klaten tahun ini.
"Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.
Menurut Budi, sebanyak 26 kecamatan di Kabupaten Klaten dilibatkan dalam acara HUT tersebut. Dengan demikian, total uang yang diduga dikutip dari para camat mencapai Rp 1,3 miliar.
Budi menduga, terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Selain adanya kutipan uang dari para camat, penunjukan langsung pihak swasta sebagai event organizer (EO) atau pelaksana kegiatan juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya.
"Termasuk dugaan feedback (suap), ya, dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut. Semuanya masih didalami," lanjutnya.
Baca juga : Hamenang Wajar Ismoyo Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK
Budi menyayangkan dugaan praktik koruptif tersebut. Pasalnya, acara HUT Kabupaten Klaten semestinya menjadi momentum untuk mengajak masyarakat berpartisipasi sekaligus mempromosikan daerah guna meningkatkan daya tarik wilayah.
Sementara itu, penyidik masih mendalami mekanisme permintaan uang kepada para camat, termasuk apakah pungutan tersebut dilakukan atas perintah langsung bupati atau melalui pihak lain sebagai perantara.
Diketahui, KPK telah memeriksa 18 camat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta pada Rabu (18/11/2026).
Mereka antara lain Camat Klaten Utara, Klaten Selatan, Jogonalan, Delanggu, Wonosari, dan Ceper.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara yang menjerat tersangka M. Amin Wahyu Utama (MAW) selaku pihak swasta.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten periode 2025–2030 Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), serta pihak swasta M. Amin Wahyu Utama (MAW) dari PT Madani Winasis Creative (MWC).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Bupati Hamenang tidak hanya diduga menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pemerasan.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Hamenang bertindak sebagai pemberi suap kepada Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Secara keseluruhan, KPK membagi perkara tersebut ke dalam lima klaster.
Klaster pertama: Suap penghapusan temuan BPK
Klaster pertama berkaitan dengan temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025.
Baca juga : Kasus 5 Klaster Korupsi Klaten, Giliran Kantor DLH Digeledah KPK
Pemeriksaan dilakukan pada April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar.
Rinciannya, kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar dan kelebihan honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar.
Selanjutnya, Bupati Hamenang bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto bertemu dengan pihak BPK Jawa Tengah di Semarang.
Pertemuan tersebut melibatkan Iwan Hery Setiawan (IWS) selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 dan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas rencana dropping atau penghapusan dua temuan BPK terkait kelebihan pembayaran tersebut.
Sebulan kemudian, Hamenang kembali bertemu dengan Ahmad Luthfi di Semarang untuk bernegosiasi agar temuan pemeriksaan dihapus dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
"ALU menyampaikan permintaan kepada HWI dengan mengatakan, 'Tolong support kami Rp 600 juta'. Akan tetapi HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi, hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp 400 juta," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Setelah tercapai kesepakatan, Hamenang menemui tiga bawahannya, yakni Jaka Purwanto (JP) selaku Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Rizqan Iryawan (RZI) selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta M. Himawan Purnomo (MHP) selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Klaten.
"Dalam pertemuan tersebut, ALU memberikan kontak 'kode AMIDIS' kepada HWI melalui perantara IHS dan AGS. Bahwa kemudian, HWI memberikan 'kode AMIDIS' tersebut kepada RZI beserta permintaan untuk menyiapkan uang Rp 400 juta, sesuai dengan kesepakatan," lanjut Taufik.
Baca juga : Geledah Dinas PUPR Klaten, KPK Sita Uang Tunai Terkait 5 Klaster Kasus
Selanjutnya, Rizqan memberikan kode AMIDIS tersebut kepada M. Amin selaku pihak swasta sekaligus menyampaikan permintaan uang Rp 400 juta.
Namun, penyerahan uang tersebut tertunda setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Muara Enim terkait dugaan suap audit BPK.
Di sisi lain, pada Juni 2026, BPK telah menyampaikan LHP kepada Pemkab Klaten.
Dalam laporan tersebut, temuan kelebihan pembayaran honorarium narasumber telah dihapus (dropping) sesuai kesepakatan antara Ahmad Luthfi dan Hamenang.
Klaster kedua: Penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa
Pada klaster kedua, KPK menduga Bupati Hamenang menerima uang dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.
Menurut Taufik, total fee yang diterima dari penyedia atau kontraktor diduga lebih dari Rp 2 miliar.
Rinciannya, uang sebesar Rp 1,9 miliar berasal dari M. Amin melalui Rizqan. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain membayar utang Pilkada dan kebutuhan operasional.
Selain itu, Hamenang diduga menerima Rp 240 juta dari pihak swasta melalui ajudannya, Bramantya Samuel Rizkiargyanto (BSR). Uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Terdapat pula penerimaan Rp 100 juta dari pihak swasta lainnya yang digunakan untuk keperluan pribadi.
Selanjutnya
Klaster ketiga: Penerimaan uang dari proyek galian C
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya