Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jaksa Tuntut Duta Palma Group Bayar Rp 81,8 T di Kasus Korupsi dan TPPU
- KPK Sambut UU Perampasan Aset, Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik
KPK Ungkap 26 Camat Dipalak Rp 1,3 M untuk Acara HUT Klaten
Kamis, 19 November 2026 21:02 WIB
Sebelumnya
Pada klaster ketiga, KPK menduga Hamenang menerima uang sebesar Rp 245 juta dari Paguyuban Tambang yang diketuai Legiman (LEG).
Taufik menyebut, uang tersebut diserahkan oleh Hanaku Agni Sadewo (HAS), adik Bupati Hamenang.
Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan bupati di lingkungan Pemkab Klaten.
Baca juga : Hamenang Wajar Ismoyo Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK
Selain itu, KPK mengungkap dugaan pemberian uang secara rutin oleh para pengusaha tambang galian C kepada LSM Lindu Aji (LA). Nilainya mencapai Rp 2 miliar per bulan.
"Atas temuan tersebut, KPK akan mengoordinasikannya dengan pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri," kata Taufik.
Klaster keempat: Setoran dari BLU, BUMD, dan OPD
Klaster keempat berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga : Kasus 5 Klaster Korupsi Klaten, Giliran Kantor DLH Digeledah KPK
KPK menyebut, Hamenang diduga menerima setoran rutin sejak menjabat sebagai Bupati Klaten dengan total mencapai Rp 1,8 miliar.
Rinciannya, Rp 30 juta per bulan dari PDAM, Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan dari PT Aneka Usaha Perseroda (AUP), Rp 30 juta per bulan dari BPR Klaten, serta Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan dari RSUD Bagas Waras.
Klaster kelima: Pemerasan melalui potongan upah pungut
Klaster kelima berkaitan dengan dugaan pemerasan melalui potongan upah pungut dari setoran para pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten selama periode 2025–2026.
Baca juga : Geledah Dinas PUPR Klaten, KPK Sita Uang Tunai Terkait 5 Klaster Kasus
Dalam perkara ini, Hamenang diduga menerima potongan upah pungut dengan total mencapai Rp 280 juta.
Menurut Taufik, pada 2025 Hamenang menerima potongan upah pungut sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta setiap tiga bulan melalui Rizqan.
Sementara pada 2026, uang yang diterima meningkat menjadi Rp 70 juta setiap tiga bulan. Penyerahan uang tersebut juga dilakukan melalui Rizqan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya