3 Kabupaten Di Jatim Tercepat Nasional Penyaluran Dana Desa 2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro yang secara resmi diberlakukan mulai 9 Februari lalu tak menyurutkan semangat pemerintah kabupaten di Jawa Timur (Jatim) menyalurkan Dana Desa. Buktinya, 2 kabupaten di Jatim menjadi yang tercepat secara nasional dalam menyalurkan Dana Desa.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 tahun 2021 dan diperkuat dengan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/59/KPTS/013/2021, Desa/Kelurahan se-Jatim menjadi fokus pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Desa wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran Dana Desa minimal 8 persen untuk mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro di desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 dengan membentuk Posko Desa yang diketuai Kepala Desa.  

“Di samping itu, dana desa juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa,” ucap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa, di Dyandra Convention, Surabaya, Jumat (12/2). 

Baca juga : Hari Pers Nasional, Pimpinan KPK Temui Wartawan Di Press Room

Dalam kesempatan itu, Khofifah menyerahkan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan kepada Bupati Madiun dan Bupati Tulungagung yang telah berhasil menyalurkan Dana Desa Tercepat Nasional Tahap 1 tahun 2021. "Ada tiga Kabupaten yang berhasil menyalurkan Dana Desa Tercepat Nasional. Dua kabupaten dari Jawa Timur yaitu Madiun dan Tulungagung, dan satu daerah lainnya adalah Kabupaten Tapaktuan, Provinsi Aceh" terang Khofifah.

Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati se-Jawa Timur dan Wali Kota Batu, Kepala Dinas, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Asosiasi Kepala Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Jawa Timur, dan Konsultan Pendamping Wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekjen Kementerian Desa Taufik Madjid dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur Dedi Sopandi dihadirkan sebagai narasumber.

Khofifah mengatakan, percepatan penyaluran Dana Desa perlu terus dilakukan. Dia menargetkan, pada triwulan pertama 2021, pencairan sudah harus dilakukan sebanyak 40 persen.

Baca juga : LPDB-KUMKM Gandeng Kejari Awasi Penyaluran Dana Bergulir Di Daerah

Dana Desa tahun 2021 di Jawa Timur mencapai Rp 7,659 triliun baru tersalur di 709 Desa, pada 5 Kabupaten (Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan) dengan nominal Rp 242,1 miliar. Sedangkan BLT-DD baru cair di 260 Desa di Kabupaten Tulungagung dan Madiun dengan total penerima 14.225 keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah Rp 4,26 miliar. 

“Saya berharap, para kepala daerah di seluruh Jawa Timur untuk dapat mendorong percepatan penyaluran Dana Desa di wilayahnya. Agar pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dan pemulihan ekonomi di tingkat Desa berjalan lebih maksimal,” ujar Khofifah.  

Mantan Menteri Sosial ini mengatakan, sampai saat ini masih ada 14 kabupaten yang belum menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyaluran Dana Desa, 19 Kabupaten belum menandatangani surat kuasa pemindahbukuan, dan 3.095 desa belum menetapkan APBDesa. "Oleh karena itu, saya minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu pendamping agar segera menuntaskan semua ini maksimal bulan Maret mendatang," tegas Ketua Umum Muslimat NU ini. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.