Sri Mulyani-Pimpinan MPR Sepakat Bertemu Guna Tingkatkan Sinergi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi antara Menteri Keuangan dengan Pimpinan MPR. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR dengan Kementerian Keuangan.

"Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR, bukanlah terkait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, ketika bertemu Sri Mulyani di sela-sela pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia, yang dihadiri Presiden Jokowi, di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (3/12).

Turut hadir Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Mensesneg Pratikno, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Baca juga : Lewat Penguatan Nilai Kepemimpinan Di Sekolah, Kemendikbudristek Tingkatkan Mutu Pembelajaran

Ketua DPR ke-20 ini menegaskan, MPR senantiasa mendukung berbagai kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor. Sekaligus mendukung Pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

"Di saat Pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR. Mengingat pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," jelas Bamsoet.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi Empat Pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

Baca juga : Terima Srikandi Pemuda Pancasila, Bamsoet Dorong Kepemimpinan Perempuan

"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," tambah Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi kebutuhan NKRI. Sehingga MPR memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasilan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.

"MPR juga mendorong agar Tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia. Dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai Empat Pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut," ujar Bamsoet.

Baca juga : Perusahaan Patungan RI-Singapura Sepakat Kembangkan 3 Proyek Solar Panel

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menjelaskan, menghadapi 2022, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersatu padu. Sehingga kepercayaan investor bisa tetap meningkat, dan perekonomian nasional bisa tetap tumbuh positif. MPR mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

"Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen. Sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif. Sehingga pada 2022 nanti, Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.