Imin Kecam Larangan Berjilbab Di Perguruan Tinggi Karnataka, India

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengecam keras adanya larangan penggunaan jilbab di perguruan tinggi yang berada di negara bagian Karnataka, India. Apalagi, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat mendukung larangan diskriminatif tersebut.

Politisi yang akrab disapa Cak Imin menyatakan, larangan penggunaan jilbab tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, juga melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia serta melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam hal kebebasan beragama.

Baca juga : Kementan Bina Peternakan Santri Milenial

”Kami mengecam keras adanya praktik-praktik larangan penggunaan jilbab di wilayah Karnataka, India. Ini tidak sepatutnya terjadi, karena melanggar hak-hak dasar manusia dalam hal keyakinan beragama,” ujar Imin, Senin (21/2).

Ketua Umum PKB ini mengatakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap yang tegas untuk mengecam ketidakadilan yang melukai hati umat Islam tersebut. Selain itu, perlu juga menyampaikan kepada Pemerintah India melalui Kedutaan Besar India di Jakarta agar larangan penggunaan jilbab tersebut segera dicabut.

Baca juga : Jurus Wali Kota Malang Tangkal Radikalisme: Perkuat Ideologi Dan Karakter Bangsa

”Praktik-praktik intoleransi dan diskriminatif seperti ini bisa menjadi persoalan besar jika dibiarkan berlanjut. Perlu kiranya Pemerintah menyampaikan protes kepada Pemerintah India demi terciptanya kerukunan umat beragama sekaligus penghormatan terhadap kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan. Hal semacam in tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.

Imin juga mengajak negara-negara Muslim dunia lainnya untuk juga bersama-sama melakukan protes serupa sehingga kebijakan-kebijakan intoleran dan diskriminatif seperti yang terjadi di Karnataka, India, ini tidak terulang di belahan dunia lainnya. ”Hak-hak dalam kebebesan beragama dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya harus dilindungi dimanapun tempatnya di seluruhn penjuru dunia,” katanya. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.