Fraksi PKS DPR Dorong Akselerasi Kebangkitan Ekonomi Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyelenggarakan acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri 8 menyambut Hari Kebangkitan Nasional dengan tema "Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia", Senin (23/5).

Acara menghadirkan narasumber Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Pakar Otda Profesor Djohermansyah Johan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertindak sebagai Keynote Speaker dan membuka acara.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam sambutannya menekankan pentingnya otonomi daerah yang sepenuh hati. Ia juga menegaskan komitmen PKS untuk memperkokoh kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

Baca juga : Di Pameran Adexco 2022, Indonesia Dan Negara Lain Saling Belajar Mitigasi Bencana

Hal itu menurutnya adalah keniscayaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia yang sangat luas ini. Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, Pemerintah Pusat tidak boleh mengekang dan mengambil alih kewenangan-kewenangan daerah. Sebab, hal ini bertentangan dengan tujuan pemerataan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat. 

"Pelaksanaan otonomi daerah jangan setengah hati. Pemerintah Daerah disuruh running dan maju cepat, tapi tidak dilepas. Ini seperti sapi disuruh lari, dipecut, tapi ekornya dipegang. Saya kira, itu adalah suatu paradoks yang tak boleh terjadi," ujarnya.

Jazuli pun menyebut, ada beberapa undang-undang yang dalam pandangan Fraksi PKS bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah. Salah satunya, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca juga : Finnet & BPD Banten Sepakat Dorong Akselerasi Ekonomi Digital Di Banten

"Setelah kita cermati, banyak klausul pasal yang ingin merebut kembali kewenangan Pemerintah Daerah, ditarik menjadi sentralistik di Pemerintah Pusat", tegas politisi senior PKS tersebut.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan, ekonomi daerah adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.

Hal itu terjadi sejak keran reformasi dibuka tahun 1998, Pemerintah Daerah memiliki peran yang krusial dalam menentukan arah pembangunan dengan paradigma otonomi yang lebih kuat, meski tidak dipungkiri semakin ke sini ada gejala-gejala resentralisasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.