PBB Protes KUHP Baru, Komisi I DPR Ingatkan Soal Kedaulatan Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi angkat bicara terkait protes Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR. Bobby menegaskan, KUHP tersebut diambil di kearifan Indonesia, dan penyusunannya merupakan kedaulatan kita

Baca juga : HNW: Jangan Intervensi Kedaulatan Hukum Indonesia

Politisi Partai Golkar itu tidak mempermasalahkan keinginan PBB cawe-cawe dalam pembentukan produk hukum di Indonesia dengan alasan agar tidak bertentangan dengan HAM. Tapi, dia mengingatkan, PBB harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca juga : FIA UI Bantu Kota Depok Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

"Ya boleh saja. Tapi tetap harus menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang memiliki kearifan sendiri dalam membentuk kerangka hukumnya," kata Bobby, Jumat (9/12).

Baca juga : Lantik Pejabat Di Desa, Gus Halim Ingatkan Tugas Utama Melayani Desa

Dia juga meminta Perwakilan PBB di Indonesia tidak terlalu berlebihan dalam memprotes pedoman hukum asli buatan Indonesia tersebut. "Jangan sampai dirasa sikap PBB berlebihan," ucapnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.