Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mengapresiasi kesepakatan yang berhasil ditempuh Kementerian Agama dengan Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi terkait kuota haji tahun 2023/1443 H. Kesepakatan ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan menekan biaya haji menjadi lebih terjangkau.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun lalu sebesar Rp 98 juta. Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah haji sebesar Rp 37 juta.
“Itu terlalu besar subsidinya. Hal ini yang perlu kita minta Pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan dengan Saudi untuk beban jemaah ini supaya nego semurah mungkin dengan pelayanan yang maksimal,” harapnya.
Marwan menuturkan, untuk pemberangkatan haji tahun ini, sudah ada kesepakatan bersama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi. Bahwa, kuota haji kembali normal seperti sebelum terjadi Covid-19, yakni sebesar 221.000.
Baca juga : Jadwal SIM Keliling Bogor 12 Januari, Hadir Di Mall Boxies Tajur
Dari kesepakatan tersebut, dipastikan tidak ada lagi pembatasan usia dalam pemberangkatan jemaah haji.
“Ini merupakan kabar gembira bagi calon jemaah kita bahwa pelaksanaan haji 2023, kembali normal,” jelas politisi Fraksi PKB ini.
Marwan menambahkan, pihaknya telah melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama agar pelayanan terhadap jemaah diberikan sesuai standar yang sudah ditetapkan.
“Soal pelayanan ini penting. Kami di Komisi VIII sudah memastikan agar pelayanan terbaik diberikan kepada jemaah karena sudah ada standar yang harus diikuti,” tambah Marwan.
Baca juga : Jadwal SIM Keliling Bogor 5 Januari, Hadir Di Mall Boxies Tajur
Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni berharap, dengan kembali normalnya kuota haji yang diberangkatkan tahun ini, akan dapat mengurangi jumlah antrean calon jemaah haji. Pemerintah kudu dapat mengelola teknis pelaksanaan haji secara profesional dan tidak mengurangi standar pelayanan haji yang sudah cukup baik pada tahun sebelumnya.
“Adanya kesepakatan ini tentu perlu persiapan yang lebih matang baik secara teknis pemberangkatan maupun pelayanan. Jangan nanti, pelayanan yang sudah dinilai cukup baik, malah menurun karena adanya penambahan kuota ini,’’ kata politisi Fraksi NasDem ini.
Dia mengingatkan, dengan tidak adanya batasan usia, maka pelayanan terhadap jemaah haji yang cukup rentan dapat disiapkan dengan hati-hati. Setiap potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan haji kudu dapat diatasi sebaik mungkin. Penentuan calon jemaah haji juga harus berjalan sesuai dengan antrean dan dilakukan secara transparan.
Jangan sampai, sambung Lisda, ada calon jemaah haji yang komplain dan merasa dianaktirikan, lantaran tidak masuk dalam kuota yang ditetapkan tahun ini.
Baca juga : Rupiah Kembali Dihantam Dolar Pagi Ini
“Semoga seluruh rangkaian persiapan serta pelaksanaan haji 2023, khususnya bagi para calon jemaah asal Indonesia dapat berjalan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti,” harapnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya