Kunker Ke Amerika, Waka Banggar DPR Muhidin Bahas Isu Keuangan Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin Muhammad Said memimpin kunjungan kerja Banggar ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS). 

Kunjungan ke KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis anggaran pada hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Kunjungan ini juga dilanjutkan melihat peran strategis Perwakilan Bank Indonesia di New York, terkait dengan isu-isu keuangan global.  

Pertemuan ini didampingi oleh Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perbendaharan kementerian keuangan dan Bank Indonesia selaku mitra kerja Banggar serta KBRI di Washington.

Politisi senior Partai Golkar ini menyebutkan, peran CBO sangat penting dalam membantu kongres AS membuat kebijakan penganggaran yang akurat. 

"Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia, sehingga fungsi anggaran Parlemen Indonesia, khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dapat membuat kebijakan yang akurat," ujar Muhidin dikutip dalam pernyataan resmi, Minggu (26/5).

Baca juga : Menko Airlangga Dengan Bos Hyundai Bahas Implementasi Solusi Jaringan Hidrogen

Muhidin menyampaikan, bahwa fungsi anggaran yang berprioritas pada kesejahteraan rakyat menunjukkan keberpihakan DPR terhadap rakyat. Di mana parlemen turut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat fungsi anggaran di Banggar DPR  dalam proses pembahasan RAPBN TA 2025 yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat," tegas Muhidin.

Wakil Ketua Banggar, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, akurasi hasil perkiraan anggaran yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan Presiden AS serta realisasi anggarannya tidak mungkin didapat tanpa mempekerjakan ahli diberbagai bidang. 

"Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mark Hadley (Chief Operating Officer/COO CBO) menginformasikan bahwa pemerintah US menyiapkan anggaran USD70 juta per tahun bagi operasional 270 anggota staf," terangnya.

Sementara Anggota Banggar DPR, Ratna Juwita Sari mengatakan, tantangan yang besar bagi CBO sebagai lembaga no partisan dalam menjaga indepensi analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa. Mengatasi tantangan ini CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum.

Baca juga : Gunung Semeru Erupsi Lagi, Warga Diminta Waspada Guguran Lava

"Jadi jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru maka masyarakat umum bisa mendesak kongres dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data-data obyektif yang masyarakat umum bisa lihat dalam publikasi CBO," kata Politisi Fraksi PKB tersebut.

Menurutnya, APBN Indonesia dinilai memiliki keterbatasan anggaran dalam membuat lembaga independen yang profesional seperti CBO. Tetapi bukan hal yang mustahil untuk kedepan dibuat lembaga seperti ini sehingga menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi yang dapat mensejahterakan rakyat. 

Senada Anggota Banggar DPR, Bobby Adhityo Rizaldi. Ia mengatakan, legislator sangat  memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya. 

"Sehingga perlu pengalokasian khusus anggaran/dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya," sahutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley, COO CBO, bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika anggota parlemen dalam mengajukan anggaran/dana aspirasi. 

Baca juga : Bertemu Mendagri Australia, Menko Hadi Bahas Penanggulangan Terorisme

Adapun pihak CBO yang menerima delegasi meliputi Chad Chirico, Budget Analysis Director; Christi Hawley Anthony, Deputy Director of Budget Analysis dan Deborah Kilroe, Communications Director.

Pada awal pertemuan, Hadley menyampaikan, bahwa CBO merupakan lembaga non-partisan yang beroperasi sejak tahun 1975. CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi obyektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif.

CBO membuat laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk satu dekade mendatang (biasanya disebut sebagai proyeksi dasar) serta prospek ekonomi tahunan. CBO juga diwajibkan untuk membuat perkiraan biaya untuk setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh komite penuh DPR atau Senat. Perkiraan biaya yang dibuat CBO bersifat rekomendasi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan oleh Kongres.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.