Tamsil Linrung: Prabowo Ingin DPD Jadi Lembaga Kuat

 Sebelumnya 
Dengan menyadari posisi politik DPD saat ini, lanjut mantan Politisi PKS ini, DPD secara kelembagaan maupun secara person wajib hukumnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

Terutama pimpinan-pimpinan lembaga negara yang punya kewenangan strategis untuk mensupport penguatan DPD. Salah satu elemen penting yang bisa mensupport penguatan DPD adalah Presiden, oleh karena itu dibutuhkan komunikasi intensif agar DPD bisa mengambil peran lebih optimal untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

"Membangun kesepahaman dan berkolaborasi ini, pastinya tidak menegasi prinsip check and balances, sehingga DPD secara kelembagaan dapat memberikan masukan sekaligus pengawasan secara konstruktif kepada Pemerintah. Agar program-program yang terkait kedaerahan bisa mempercepat kesejahteraan rakyat," bilangnya.

DPD, sambung TL lagi, juga bisa menjadi jembatan komunikasi Pemerintah pusat dengan daerah untuk merumuskan format otonomi daerah yang seimbang.

Apalagi di tengah pergeseran pola relasi Pemerintah pusat dengan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga kekuasaan tidak lagi hanya di tangan Pemerintah pusat, tetapi juga berpencar ke daerah-daerah.

Baca juga : Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Jadi Magnet Wisatawan Mancanegara

"Dalam situasi dinamis ini, pemerintah pusat butuh “mata” dan “mulut” yang langsung bertatap muka dan berdialog dengan rakyat di daerah. Peran dan kekuatan itu, telah lama disematkan sebagai mahkota DPD. Mandat konstitusi. Namun, mungkin karena mahkota itu ada di kepala, kita jadi sulit melihatnya. Bahkan tidak menyadari keberadaannya," katanya.

Dia berharap, kekuatan dua lembaga tinggi negara ini, dapat disinergikan menjadi infinity power yang menggerakkan kesejahteraan. "Karena itulah manifestasi bonanza panggung sejarah DPD," tambahnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menuturkan, episode transisi Pemerintahan adalah bonanza di panggung sejarah bagi DPD. Limpahan potensi mandat konstitusi, adalah kekuatan tanpa batas, infinity power bagi DPD mengukir ulang kontribusi. Mengambil peran sentral dalam menavigasi. Menorehkan kisah monumental untuk ibu pertiwi, memperkuat tatanan arsitektur demokrasi.

"DPD harus naik kelas, bukan lagi sebagai figuran dan ornamen politik yang asik dengan diri sendiri. Tetapi tampil sebagai aktor utama yang berani melampaui batasan tembok-tembok birokrasi. Memperjuangkan otonomi, dan menjadi motor penggerak demokrasi substansial yang menjawab espektasi dari seantero negeri," sebutnya.

Untuk itu, TL berharap besar strategi politik kelembagaan DPD adalah tidak terperangkap pada dikotomi koalisi dan oposisi. DPD berada di posisi penting sebagai solidarity maker di antara berbagai ketegangan yang rentan mengancam stabilitas demokrasi.

Baca juga : Soal Wacana Bertemu Mega, Prabowo: Insya Allah...

Di bawah bendera “partai daerah” yang membingkai NKRI, DPD bisa bekerjasama dengan semua elemen bangsa. Mengambil peran mediasi dalam kerangka artikulasi aspirasi. DPD mempromosikan dialektika konstruktif, menawarkan solusi jangka panjang yang bertumpu pada kepentingan daerah yang hakiki.

"DPD mengemban tugas untuk memastikan bahwa setiap daerah, tak peduli seberapa kecil atau terpencil wilayahnya, memiliki representasi yang setara dan berimbang dalam formulasi kebijakan nasional," ungkapnya.

DPD, tambah TL, menyadari bahwa dalam sistem presidensial yang dinamis seperti di Indonesia, sering kali ada risiko bahwa aspirasi dari penjuru negeri kurang berdengung di kancah politik pusat.

Ini kemungkinan disebabkan dua hal. Pertama, karena belum masuk skala prioritas dalam teropong pemerintah pusat. Kedua, karena ketidaktahuan. Tidak ada input informasi.

"Permasalahan tidak sampai di Jakarta karena bureaucracy barrier atau disebabkan oleh problem komunikasi. Akses terbatas. Realitas-realitas teknis seperti itu sering membuat pemda “mati kutu”. Lalu mengeluh," ujarnya.

Baca juga : Usung Visi Banten Maju Bersama, Airin Ingin Pembangunan Merata

Untuk itu, dia mengajak semua elemen bangsa untik membuka mata akan pentingnya peran DPD untuk kepentingan bangsa.

"Ijtihad politik DPD sebagai lembaga tinggi negara yang punya akses langsung ke masyarakat daerah dan kewenangan konstitusional di pusat, adalah proaktif melakukan improvisasi peran mediasi dan agregasi. Termasuk berdialog dengan Pemerintah pusat," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.