Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Tindak Empat Produsen Pupuk Palsu
Gerak Cepat Mentan Diapresiasi Senayan
Minggu, 1 Desember 2024 07:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mendukung langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menindak tegas empat perusahaan pengedar pupuk palsu ke petani. Mentan dinilai telah bertindak cepat dan tegas menyelamatkan petani dari kemungkinan gagal panen.
“Gebrakan yang sangat luar biasa dari Pak Menteri Pertanian. Ketegasan inilah yang dibutuhkan para petani dan juga pertanian Indonesia,” tegas Firman saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (30/11/2024).
Diketahui sebelumnya, Mentan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Kini, empat perusahaan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Menteri sudah menyelamatkan petani. Jadi kalau ada pupuk palsu, ya harus ditindak tegas karena yang namanya pemalsuan itu pelanggaran hukum,” kata politisi Partai Golkar ini.
Dia juga memuji keberanian Mentan atas upaya bersih-bersih birokrasi di lingkungan kerjanya. Sebanyak 11 pegawai yang diduga terlibat peredaran pupuk ilegal dinonaktifkan, terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III dan juga staf.
Baca juga : Pemerintah Tancap Gas
“Sudah saatnya Pemerintah bergerak cepat meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada seperti yang menjadi visi Presiden. Orang-orang yang menghambat cita-cita tersebut harus ditindak tegas,” katanya.
Mentan juga telah menindak 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan).
Firman menduga pelanggaran ini merupakan permainan yang melibatkan banyak orang.
“Saya mengapresiasi langkah cepat Pak Menteri Amran menindak tegas orang-orang yang mempermainkan petani,” katanya.
Meski demikian, Firman mengusulkan agar Pemerintah juga melakukan proses perizinan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang hendak mendaftarkan produksinya secara benar dan prosedural. Sebab, banyak petani muda milenial yang memiliki kemampuan memproduksi pupuk organik tapi terkendala persoalan birokrasi.
Baca juga : Bulog Bakal Makin Kuat Jadi Stabilisator Pangan
“Selain menindak tegas pemalsu-pemalsu pupuk, proses perizinan juga diberi kemudahan supaya mereka bisa berpartisipasi pada sektor pertanian. Jangan sampai pupuk ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja,” katanya.
Sebelumnya, Mentan menunjukkan komitmennya membela petani dengan menindak produsen pupuk yang memproduksi pupuk jauh di bawah standar bahkan terindikasi palsu. Total 27 perusahaan bakal ditindak sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.
“Sebanyak 4 perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementan,” sebutnya.
Mentan menyebut, akibat tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugiaan negara mencapai kurang lebih Rp 316 miliar. Sementara jika ditotal, potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp 3,23 triliun.
“Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Kami ingin semua diusut hari ini,” katanya.
Baca juga : 470.102 Pekerja Di DKI Belum Terlindungi BPJS
Untuk hukuman lebih lanjut, Mentan akan menyerahkan kepada pihak berwenang.
“Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut di internal Kementan, Mentan juga menonaktifkan 11 pegawai. Pengawai yang dinonaktifkan tersebut terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III dan sejumlah staf yang terlibat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya