Bulog Bakal Makin Kuat Jadi Stabilisator Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintah mengubah status Perum Bulog dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan otonom, mendapat sambutan positif. Langkah itu diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, namun mendukung program swasembada pangan.

Dengan status baru, Bu­log menjadi badan langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, peruba­han status bertujuan agar Bulog lebih kuat secara kelembagaan dan operasional.

“Transformasi itu nanti mem­buat Bulog sangat kuat, sebagai stabilisator dan juga penyangga,” tegas Zulhas saat konferensi pers bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Rachmat Pambudy, seusai rapat koordinasi terbatas membahas transformasi kelem­bagaan Bulog di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Baca juga : 470.102 Pekerja Di DKI Belum Terlindungi BPJS

Dihubungi terpisah, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan, potensi sektor per­tanian Indonesia sangat besar, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mendukung kebutuhan ekspor.

Sehingga diperlukan kebi­jakan pertanian yang inovatif, yang idealnya sejalan dengan kebijakan perdagangan produsen lokal agar lebih kompetitif.

Serta tetap mendukung petani dalam meningkatkan produkti­vitas dan kesejahteraan mereka.

Karena itu, sambung Krisna, berbagai rencana perubahan status BUMN Pangan ini, di­harapkan bukan sebatas hanya untuk efisiensi saja.

Baca juga : The Citizens Diprediksi Remuk

“Masalah fundamentalnya jangan dilupakan. Misalnya Bulog, sebagai BUMN atau Badan, ya harus punya kemam­puan mengatasi permasala­han pangan ke depannya,” tegas Krisna kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebagai BUMN, menurutnya, Bulog telah menjalankan penu­gasan Pemerintah dalam hal ketersediaan stok dan keterjang­kauan harga pangan, terutama soal beras dan komoditas pangan lainnya.

Sehingga peran tersebut harus tetap dijalankan Bulog, walau statusnya akan berubah men­jadi badan di bawah Presiden langsung.

“Mungkin, dengan menjadi badan, bisa jadi Bulog akan langsung mendapat pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tanpa lewat proses procurement, jadi bisa lebih cepat,” katanya.

Baca juga : Megatron-Bukilic Menggila

Dengan begitu, percepatan dari sisi pendanaan yang didapatkan Bulog membuat operasionalnya lebih baik, guna mendukung tercapainya pro­gram swasembada pangan yang ditargetkan Pemerintah.

“Sebagai BUMN, seharus­nya sudah lebih agile dalam mengelola uang. Mengingat di satu sisi menjalankan penu­gasan. Di sisi lain harus bisa profit,” katanya.

Hal penting lainnya, imbuh Krisna, semua proses perubahan tersebut harus bisa memperbaiki masalah fundamental di produk­tivitas pangan Indonesia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.