Fraksi PKB Ingatkan BP Danantara, Jamin Keberlanjutan Bisnis BUMN Demi Bangsa

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski belum resmi diluncurkan, kalangan senayan berharap Badan Pengelolaan (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dipimpin oleh mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2012-2017, Muliaman D Hadad bisa memperkuat sekaligus melindungi perusahaan plat merah melalui usaha membangun tata kelola kebijakan yang efektif dan terintegrasi.  

Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini mengatakan, pembentukan BP Danantara merupakan salah satu program kerja yang diusung oleh pemerintahan Pabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Upaya ini dilakukan demi mengoptimalkan aset negara, khususnya BUMN, sebagai katalis perekonomian negara. Baginya, setiap kebijakan ekonomi nasional nantinya harus mengarah kepada keberlanjutan bisnis serta kemakmuran bangsa.

“BP Danantara merupakan salah satu program kerja yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan  Gibran Rakabuming Raka. Upaya ini dilakukan demi mengoptimalkan aset negara, khususnya BUMN, sebagai katalis perekonomian negara,” ujar Anggia melalui rilis media yang dikutip Selasa (21/1/2025).

Baca juga : Dekatkan Pelayanan, Kementerian Imipas Siapkan Unit Paspor Di Garut

Srikandi dari Fraksi PKB itu pun menegaskan, Pemerintah harus segera melakukan modernisasi BUMN. Pasalnya, pemerintah dinilai belum maksimal mendorong BUMN menjadi penggerak ekonomi nasional yang mampu bersaing di dunia global sekaligus tetap mampu melayani kepentingan publik.

“Saya ingat, negara kita ini punya cita-cita. Pemerintah harus mewujudkan untuk melakukan modernisasi BUMN,” katanya 

Ia pun mengingatkan bahwa Komisi VI DPR akan selalu mengawasi serta memastikan agar korporasi negara bisa tumbuh berkelanjutan dan tetap mendukung stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Tidak hanya itu saja, ia ingin BUMN menjadi lebih adaptif terhadap tantangan zaman baik tingkat nasional maupun global.

Baca juga : Wamenkeu Pastikan Danantara Belum Mengudara Bulan Ini

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono sebelumnya mengumumkan penundaan peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara yang semula dijadwalkan pada Januari 2025. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang mendukung operasi Danantara dapat disusun dengan lebih jelas dan komprehensif. Penundaan ini tidak terlepas dari penekanan Presiden Prabowo atas pentingnya memiliki kerangka regulasi yang solid. 

Menurut Thomas, Prabowo ingin memastikan bahwa semua aspek regulasi yang terkait dengan Danantara telah dirancang dengan baik sebelum peluncuran resmi dilakukan 

Sementara Kepala BP Danantara Muliaman sebelumnya mengatakan, BP Danantara ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.

Baca juga : Temui Ketum Kadin, Bahas Hubungan Bisnis & Dagang

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu," jelas Muliaman

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.