Program Reforma Agraria Sukses, Komisi II DPR Apresiasi Kementerian ATR/BPN

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi II DPR memberikan apresiasi atas terobosan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat program reforma agraria yang merupakan program prioritas Pemerintah dalam pemerataan pemilikan tanah dan pengurangan kesenjangan dalam penguasaan tanah, khususnya bagi masyarakat kecil.

Di saat program ini terkendala akibat efisiensi, namun program ini tetap berjalan dengan hasil maksimal.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menuturkan, dalam rapat kerja bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada 21 April lalu, dilaporkan berbagai program prioritas kementerian yang mengalami revisi target akibat efisiensi.

Baca juga : Panen Raya Awal 2025, Fraksi Gerindra Apresiasi Pemerintah

Dia mencontohkan program penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan yang sebelumnya 1.781 perkara, setelah efisiensi menjadi 1.076 perkara. Begitu juga dengan program reforma agraria yang alami revisi target dari semula 9400 hektare, menjadi 9.302 hektare.

Menariknya, terjadi lonjakan pencapaian realisasi target yang cukup signifikan atas program prioritas tersebut hanya dalam tempo 30 hari.

"Olehnya itu, saya ingin menitikberatkan di Akses Reforma Agraria itu. Saat Pak Menteri menyampaikan presentasinya di 21 April, akses reforma Agraria 9.400 hektare, realisasinya 0. Tapi disini realisasinya sudah 200 hektare dalam jangka waktu satu bulan," puji Ahmad Irawan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Komisaris Jenderal Polisi Pudji Prasetijanto Hadi bersama para Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Baca juga : Kuota FLPP Ditambah, DPP REI Apresiasi Kerja Cepat Kementerian PKP

Bagi Irawan, pencapaian kinerja Kementerian ATR/BPN ini, khususnya dalam program reforma agraria ini sangat luar biasa karena sebelumnya nol realisasi. Namun dalam tempo tidak sampai sebulan, naik signifikan menjadi 200 hektare.

Oleh karena itu, mewakili Komisi II DPR, Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atsa pencapaian luar biasa ini mengingat permohonan masyarakat atas program reforma agraria ini memang sangat banyak.

"Karena statement-statement Pak Menteri itu kan seringkali menukik rasa keadilan publik dan masyarakat kita, Misalnya ada perusahaan yang memiliki luas tanah 1,8 juta hektare. Terus kita akan memberikan tanah 500 hektare. Makanya dalam pertemuan berikutnya atau di Komisi II itu, tolong disampaikan dimana saja Reforma Agraria yang memang sudah disetujui itu. 200 hektare itu luar biasa Pak, dalam jangka waktu satu bulan," pujinya.

Baca juga : Komisi VIII DPR Harap Pelayanan Haji Kian Prima

Dalam kesempatan tersebut, Irawan juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas program mitigasi dan perencanaan tata ruang dalam bentuk kegiatan identifikasi zona rawan bencana, penertiban tata ruang untuk mencegah konversi lahan hijau, dan penempatan infrastruktur vital di lokasi aman yang telah menyasar daerah pemilihannya di Kab. Malang.

Menurutnya, program yang merupakan kerjasama dengan Bank Dunia ini cukup mengena lantaran daerah kecamatan yang masuk dalam list tersebut, memang termasuk daerah rawan bencana dan kawasan dengan topografi hutan.

"Tapi saya berharap, Pak Sekjen bersama Pak Kanwil, kalau memang program Bank Dunia ini bisa melibatkan masyarakat setempat, tolong dilibatkan," tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.