Program Reforma Agraria Sukses, Komisi II DPR Apresiasi Kementerian ATR/BPN

 Sebelumnya 
Sementara itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menyampaikan terima kasih atas masukan para anggota dan Pimpinan Komisi II DPR. Pudji menjelaskan, masalah pelayanan ini selalu menjadi fokus dan perhatian Kementerian ATR/BPN.

Hal ini pun dirasakannya selama bertugas di kepolisian dimana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selalu menekankan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat.

"Rakyat adalah raja kita. Jadi ketika kita merasakan atau mempunyai pendirian bahwa rakyat adalah raja kita, berarti tidak ada lagi yang harus kita layani. Bahwa para birokrasi ini adalah pembantu rakyat," tegasnya.

Pudji memastikan keterbukaan informasi juga menjadi fokus perhatian Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dia menegaskan agar masukan dan arahan dari Komisi II DPR ini benar-benar didengarkan, dipahami, dan tidak ada penjabaran lagi.

Baca juga : Panen Raya Awal 2025, Fraksi Gerindra Apresiasi Pemerintah

"Jadi saya minta rekan-rekan baik pusat maupun wilayah, apa yang menadi pendalaman dari Bapak-bapak Komisi II segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan hingga minggu ke dua April 2025 ini, telah merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang merupakan proritas nasional. Program prioritas nasional tersebut antara lain, program persetujuan atau substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari semula target 127 Persetujuan Substansi (Persub), menjadi tinggal 46 Persub setelah efisiensi, dengan realisasi sampai bulan ini 5 Persub atau 10,87 persen.

Peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari semula 2,5 juta hektare, menjadi tinggal 643,4 ribu hektare setelah efisiensi, dengan realisasi 81,3 ribu hektare atau 12,6 persen. Berikutnya, sertifikat hak atas tanah PTSL dari target semula 3,05 juta bidang, menjadi 1,14 juta bidang pasca efisiensi, dengan realisasi 94.511 hektare atau 8,27 persen.

Data tanah ulayat dari target semula 10 ribu hektare, meniadi 1000 hektare pasca efisiensi, dengan realisasi 15 hektare. Kemudian SK redistribusi tanah dari target semula 176 ribu bidang, menjadi 58,5 ribu bidang pasca efisiensi dan sekarnag belum terealisasi.

Baca juga : Kuota FLPP Ditambah, DPP REI Apresiasi Kerja Cepat Kementerian PKP

"Masih on going proces. Termasuk juga program akses reforma agraria," ujarnya.

Adapun target akses reforma agraria sebanyak 9400 hektare. Selanjutnya peta zona nilai tanah dari target semula 710 ribu hektare, menjadi 199,3 ribu hektare setelah efisiensi dengan realisasi 18000 hektare atau 9 persen.

Tindaklanjut penertiban tanah terlantar, kawasan terlantar, hasil penendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari target 25 ribu hektare, menjadi 5 ribu hektare setelah efisiensi, dengan realisasi 336 hektare atau 6,71 persen.

Dan terakhir, penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dari targetnya 2151 perkara, kena blokir menjadi tinggal 1076 perkara dengan realisasi 226 perkara atau 21,28 persen Lebih lanjut Nusron menjelaskan, dalam hal pendaftaran tanah, total capaian pendaftaran tanah sampai april 2025 yaitu sebesar 121,64 juta bidang atau 94,4 persen dari target 126 juta bidang.

Baca juga : Komisi VIII DPR Harap Pelayanan Haji Kian Prima

Dengan capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7 persen. Dia pun berharap dukungan Komisi II DPR untuk ikut mendorong kepada kepada kepala daerah masing-masing agar diberi keleluasaan dalam PTSL terutama bagi kalangan masyarakat miskin ekstrem.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.