Jangan Ada Pengaburan!

RM.id  Rakyat Merdeka - Keinginan Pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia versi baru, mendapat sorotan DPR. Kalangan Senayan meminta Pemerintah berhati-hati dan berani menulis setiap fakta dan peristiwa, tak boleh ada kekaburan sejarah.

Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, dalam penulisan sejarah Indonesia versi terbaru Pemerintah harus bisa menulis fakta-fakta yang terjadi, baik manis maupun pahit. Tak boleh ada pengaburan yang membelokan sejarah Indonesia.

“Yang penting, jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah. Jadi, ‘jas merah’, jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dia mengingatkan, penulisan sejarah versi terbaru harus bisa memperlihatkan kepada generasi muda, Indonesia berdiri oleh perjuangan pahlawan dan perjuangan lainnya. “Pahit dan getirnya, berhasil baiknya, itu banyak sekali hal yang terjadi,” imbuhnya.

Puan menyampaikan, Komisi X DPR sudah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang meminta masukan dari masyarakat, khususnya dari para sejarawan, terkait proses penulisan sejarah Indonesia versi terbaru. Menurut dia, mereka akan meminta penjelasan Pemerintah terkait metode penulisan sejarah versi terbaru, agar tidak ada kekaburan sejarah.

Baca juga : Usut Pelanggaran Hakim, KY Koordinasi Ke Kejagung

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani meminta, penulisan ulang sejarah Indoneisa dilakukan secara transparan. Kemudian, penulisan itu harus mempertimbangkan berbagai perspektif, agar hasilnya lebih objektif dan mencerminkan kebenaran.

“Rencananya kami akan undang beliau (Menteri Kebudayaan, Fadli Zon) hari Senin (26/5/2025) depan. Ini untuk menanyakan penulisan ulang sejarah itu ya,” ujarnya.

Lalu juga meminta, tidak ada fakta sejarah yang ditutupi dalam penulisan ulang tersebut. Sebab, sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan. Terlebih, buku sejarah itu nanti akan menjadi rujukan generasi masa depan bangsa.

“Jadi, Kementerian Kebudayaan harus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Proses penulisan ulang sejarah membutuhkan berbagai masukan dan pemikiran dari berbagai pihak,” tegasnya.

Sementara, editor umum dari tim penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan, hasil penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang dilakukan timnya tidak akan menjadi kebenaran tunggal yang tidak boleh diganggu gugat.

Baca juga : Erick Yakin Kopdes Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah

Menurut dia, hasil kerjanya nanti dikritik secara bebas, bukan karya propaganda seperti era Orde Baru. “Apabila ada sejarawan lain yang punya perspektif berbeda, dipersilakan menulis buku, mengkritik, dan sebagainya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Menurutnya, ada beberapa pembaruan dalam sejarah yang ditulis ulang itu.

“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan, red.), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Fadli, Senin (5/5/2025).

Dia menjelaskan, proyek penulisan sejarah versi terbaru, dikerjakan 100 lebih sejarawan dan para ahli dari berbagai universitas di Indonesia. Bagian-bagian yang direvisi, ditambahkan, atau diluruskan, mengikuti hasil kajian para ahli, dan buku-buku sejarah Indonesia yang ditulis sebelumnya.

Keinginan Kementerian Kebudayaan menulis ulang sejarah Indonesia, juga ramai diperbincangkan netizen di media sosial X. “Sedang ada penulisan penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Saya usul, sejarah kerja rodi juga direvisi, karena sejumlah literature menyatakan, pihak kolonial sebetulnya membayar upah para pekerja. Tapi, itu dikorupsi oleh pejabat daerah saat itu,” tulis akun @randomable_.

Baca juga : Ekonomi RI Diprediksi Melebihi AS Dan China

“Hanya mau mengingatkan, Sejarah adalah ilmu yang sangat subjektif. Satu kejadian di masa lalu bisa ditulis dalam banyak perspektif yang berbeda. Hal yang dipercaya oleh beberapa orang, bisa jadi dianggap sebagai penyelewengan oleh beberapa orang lainnya,” timpal akun @neohistoria_id.

“Yang namanya penulisan sejarah pasti ada kritiknya, di negara mana pun. Sebab, penulisan sejarah bergantung pada siapa yang berkuasa,” cuit akun @de_0sastroo.

“Medio 1998 adalah salah satu lembaran hitam sejarah negeri ini. Semoga penulisan ulang sejarah, tak melupakan para korban di rezim Soeharto,” harap akun @BrdKelima. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.