Kunker Ke Papua Barat Daya, DPR Dorong Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan di Papua Barat Daya, khususnya di Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (KDP) Raja Ampat.

Dia menyampaikan bahwa saat ini DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan. RUU itu ditujukan untuk meningkatkan pariwisata nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat maupun daerah.

“Harapannya RUU ini dapat menjadi undang-undang kepariwisataan yang mampu meningkatkan pariwisata nasional, meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, menyerap tenaga kerja, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Evita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Menurut dia, penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024–2044, merupakan langkah strategis dalam pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan.

Baca juga : PLN Icon Plus dan APKASI Dorong Pemerataan Digitalisasi dan Energi Terbarukan

Namun, dia juga turut menyuarakan kekhawatiran atas informasi adanya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang berpotensi berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Untuk itu, investasi yang masuk harus memenuhi syarat ramah lingkungan.

"Kekayaan alam Papua Barat Daya adalah aset tak ternilai yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata dia.

Dia pun mengajak semua pihak bersatu dalam membangun Papua Barat Daya yang maju dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan industri dalam satu visi besar pembangunan daerah.

“Dengan semangat gotong royong dan kecintaan kita terhadap tanah Papua, kita bisa menjadikan Raja Ampat dan seluruh Papua Barat Daya sebagai mercusuar pariwisata dunia yang berbasis kearifan lokal,” kata dia.

Baca juga : Ketemu Dedi Mulyadi, Unpad Dukung Pembangunan Jawa Barat

Seperti diketahui, Rabu (28/5/2025) Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah setempat terkait pembangunan pariwisata sebagai bagian penting untuk memperkuat pembangunan pariwisata di wilayah itu.

Dalam reses tersebut, Komisi VII DPR melakukan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Danrem, Danlanal. Hadir juga Sesmen dan Dirjen dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, UMKM, Dirut TVRI dan Dirut RRI.

Evita Nursanty sebagai tim rombongan Komisi VII DPT menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan ini tidak lain adalah menggali dan menyerap aspirasi daerah baik dari unsur pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai seberapa jauh pembangunan potensi sumber daya alam yang ada untuk kepentingan provinsi termudah itu.

"Kami sudah mendengar aspirasi dari pemerintah setempat mengenai kondisi riil yang terjadi," jelasnya.

Baca juga : Eddy Soeparno: RUPTL Bukti Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Dia mengatakan, kondisi keuangan yang sangat kecil, sekitar Rp1,4 triliun APBD Papua Barat Daya menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pembangunan terhadap potensi pariwisata di enam kabupaten kota khususnya di Kabupaten Raja Ampat.

"Wilayah Papua Barat Daya luas tapi anggarannya sedikit tentu ini juga menjadi perhatian kami nanti," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.