Ada Yang Dukung, Ada Yang Minta Kaji Dahulu

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan Senayan bersikap pro kontra menanggapi rencana Pemerintah menyiapkan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan medis bagi warga Gaza yang terluka akibat konflik.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan nya­ta Indonesia terhadap Palestina. Sekaligus menegaskan komit­men menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi se­tiap orang, tanpa pengecualian.

"Program bantuan medis ini adalah dukungan konkret, bu­kan sekadar diplomasi,” tegas Mafirion, Minggu (10/8/2025).

Baca juga : Kemendukbangga: Kaum Sandwich Jadi Deg-Degan

Menurutnya, setiap orang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir sebagaimana tertuangdalam Deklarasi Universal HAM, termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak-hak lain tanpa diskrimi­nasi. Keputusan Presiden ini adalah wujud tanggung jawab kemanusiaan Indonesia bagi warga Gaza, terutama dalam pemenuhan hak hidup melalui penyediaan perawatan medis.

Mafirion bilang, pengobatan di Pulau Galang bukan relo­kasi permanen, melainkan misi kemanusiaan. Indonesia pernah membangun rumah sakit di Gaza yang kini hancur akibat perang, dan kini kembali menunjukkan komitmen melalui pengobatan medis di dalam negeri.

Pemerintah, tambahnya, tentu akan menyiapkan sarana-prasarana, obat-obatan, tenaga medis, dan mekanisme pemin­dahan pasien dari Gaza. Namun, diingatkan agar program ini tidak berubah menjadi relokasi jangka panjang dan harus ada mekanisme evakuasi kembali ke Gaza setelah sembuh.

Baca juga : Sambut 2029, NasDem Rangkul Generasi Muda

Berbeda pandangan, Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menilai, rencana membawa 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang bisa menjadi bumerang bagi perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina. Israel bisa menganggap evakuasi itu sebagai eksodus permanen.

Menurut Amelia, Indonesia sebaiknya mendorong negara-negara Arab terdekat seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab untuk menyediakan layanan medis. “Ketimbang Indonesia justru mengambil langkah ekstrem dengan mem­bawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati agar langkah ini tidak merugikan Indonesia secara diplomasi. Amelia me­minta adanyakonsultasi terbuka dengan DPR, kejelasan diploma­tik, kesiapan teknis, dan strategi yang matang agar tidak timbul multitafsir.

Baca juga : PKB Kaltim Lakukan Pembinaan Berjenjang

Politikus NasDem itu menegaskan, penanganan medis ha­rus bersifat sementara, terukur, dan terkoordinasi dengan PBB, UNRWA, serta lembaga kema­nusiaan internasional lainnya. Jika berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan memicu masalah domestik, seperti tekanan pada fasilitas, konflik budaya, atau lemahnya pengawasan.

Sebagai catatan, Pulau Galang pernah menjadi lokasi kamp pengungsian bagi sekitar 250 ribu warga Vietnam selama 17 tahun. Kamp seluas 80 hektare itu memiliki fasilitas pendidi­kan, rumah ibadah, dan layanan kesehatan, beroperasi melalui kerja sama Indonesia–UNHCR, dan resmi ditutup pada 1996. Kini, kawasan tersebut menjadi destinasi wisata sejarah bernama Kampung Vietnam. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Senin, 11 Agustus 2025 dengan judul "Sikap Senayan Soal Pulau Galang Untuk Warga Gaza, Ada Yang Dukung, Ada Yang Minta Kaji Dahulu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.