MPR Dorong Reformulasi 20 Persen Anggaran Pendidikan Sesuai Konstitusi

 Sebelumnya 
Untuk itu, dia akan mendorong MPR untuk dapat menggodok atau mendesain ulang anggaran Pendidikan. Maka Kita butuh re-desain anggaran Pendidikan. "Bukan sekadar menambah angkanya, tapi juga merombak cara kita mengelola dan mengalokasikannya," harapnya.

Dia mengingatkan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar berupa bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Bonus demografi ini tentu peluang emas bagi negara.

Namun di sisi lain, bisa menjadi bencana jika pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata, tidak berkualitas, dan tidak adil. Masa depan Indonesia yang kita Cintai, yang kini berusia 80 Tahun terletak pada anak-anak yang terdidik.

"Keadilan Pendidikan bukan sebuah pilihan, tetapi harus disadari bahwa keadilan pendidikan adalah kewajiban negara," tambahnya.

Baca juga : Ahmad Labib Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Impor Gula Rafinasi

Hal senada dilontarkan Mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Nuh menegaskan, pada dasarnya tujuan bernegara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 adalah membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena itu, dia berpandangan kunci kemajuan bangsa ada pada Pendidikan. Sebab melalui Pendidikan, Sebab tidak mungkin memajukan kesejahteraan umum dapat dicapai tanpa Pendidikan. Tetapi dari mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Semua konteksnya itu dalam kerangka melindungi segenap tumpah darah. Jadi sekaranglah momentum terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ketika MPR megambil inisiatif untuk pembenahan sektor Pendidikan, Insya Allah 2045 bisa kita tatap dengan baik,” ujarnya.

Nuh berpandangan, tantangan dan persoalan yang dihadapi sektor Pendidikan saat ini semakin kompleks dan complicated, seiring dengan perubahan yang semakin cepat (digital). Sehingga pembenahan Pendidikan tidak hanya merumuskan Kembali anggaran Pendidikan.

Baca juga : Ketua MPR Ahmad Muzani Kawal Amanat Konstitusi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Tetapi sistem pendidikan secara keseluruhan termasuk kompetensi apa saja yang paling dibutuhkan.

“Karena itu future thinking menjadi penting, dalam hal revitalisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai luhur, merumuskan kebutuhan dan jawaban masa depan, serta adaptasi terhadap perubahan,” ujarnya.

Dia lalu menyoroti anggaran Pendidikan yang masing-masing berasal dari 20 persen APBN dan APBD. Sebab dia melihat, terkadang pengalokasikan anggaran tersebut dilakukan secara ‘tricky’. Yang seharusnya 20 persen APBN dan 20 persen APBD sesuai amanat konstitusi.

Namun Ketika dialokasikan, 20 persen APBN untuk Pendidikan ini justru dimasukkan ke dana transfer daerah.

Baca juga : Hadiri Perayaan HUT Perwala, Sekjen MPR Dorong Penguatan Peran Perempuan

“Di situlah masuk sebagai APBD, disitu dikeluarkan 20 persen APBD. Tapi kita tidak sadar. Oleh karena itu, saatnya sekarang momentun 2045 menjadi tujuan utama kita. Sekarang ayok sama-sama kita benahi,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.