MPR Dorong Reformulasi 20 Persen Anggaran Pendidikan Sesuai Konstitusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) RI tengah menggodok kembali rumusan yang tepat terkait postur anggaran Pendidikan.

MPR ingin melalui rumusan yang tepat, bisa terwujud pemerataan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh generasi bangsa.

Sejatinya, salah satu tujuan bernegara kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’.

Hal ini kemudian dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31, yang bunyinya : 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah sebagaimana amanat konstitusi wajib menyediakan besaran alokasi anggaran untuk Pendidikan. Hal ini jelas tertuang di Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Baca juga : Ahmad Labib Dorong Pemerintah Perketat Pengawasan Impor Gula Rafinasi

Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng menjelaskan mengapa MPR menaruh perhatian besar terhadap sektor Pendidikan. Sebab apapun itu, Pendidikan adalah jantung dari peradaban bangsa.

Sejarah membuktikan tidak ada bangsa yang maju tanpa meletakkan Pendidikan di jantung kebijakan nasionalnya.

“Pendidikan bukan hanya alat untuk mencetak tenaga kerja, tetapi adalah proses memanusiakan manusia. Ia membentuk karakter, mengasah daya nalar, dan menumbuhkan kepekaan sosial. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,” tegas Mekeng.

Namun faktanya, mengutip data Kementerian Pendidikan tentang Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia Tahun 2024, hanya 63,3 juta (22,7 persen) penduduk kita yang tamat SD. Terdapat 30,3 juta orang (10,6) belum tamat SD, dan sekitar 69,1 juta (24,3) yang tidak/belum bersekolah.

Selanjutnya yang mampu tamat SMP sebanyak 41,1 juta jiwa (14,45 persen) tamat SMP, 61,2 juta jiwa (21,5) tamat SMA, Pendidikan diploma 1 dan 2 sebanyak 1,1 juta jiwa (0,38), Diploma 3 sebanyak 3,7 juta jiwa (1,2), Strata 1/S1 sebanyak 13,6 juta jiwa (4,78), S2/Master sebanyak 965 ribu (0,34) dan S3/Doktor sebanyak 69 ribu (0,02).

Baca juga : Ketua MPR Ahmad Muzani Kawal Amanat Konstitusi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Sementara Ranking Human Development Index (HDI) Indonesia berdasarkan data United Nation Development Program (UNDP) menunjukkan kita berada di peringkat 113 dari dunia dan posisi 7 di negara Asia Tenggara dengan poin 0,728.

Bagi Mekeng, data tersebut menunjukkan problematiknya sektor Pendidikan di Indonesia. Sehingga untuk menghadirkan Pendidikan yang merata dan berkeadilan masih banyak tantangan yang dihadapi mulai dari ketimpangan fasilitas antara kota dan desa, kekurangan guru berkualitas, beasiswa yang belum menjangkau banyak anak-anak, rendahnya investasi pada riset dan teknologi, serta anggaran.

Lebih lanjut, politisi senior Golkar ini menegaskan, Pemerintah sebenarnya telah menaikkan anggaran Pendidikan setiap tahunnya. Jika tahun 2024 anggaran Pendidikan mencapai Rp 665 triliun, di tahun ini angkanya naik signifikan menjadi Rp 724 triliun.

Namun masalahnya, proporsi besar dari anggaran tersebut justru banyak terserap untuk pendidikan kedinasan. Sementara pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini yang lebih luas jangkauannya justru minim perhatian.

Sebagai perbandingan, alokasi Pendidikan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk menjangkau 53,17 juta siswa dialokasikan Rp 33,5 triliun.

Baca juga : Hadiri Perayaan HUT Perwala, Sekjen MPR Dorong Penguatan Peran Perempuan

Adapun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Diktisaintek) untuk 8,9 juta mahasiswa, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 57,7 triliun.

Hal ini kontras untuk Pendidikan Kedinasan yang tersebar di sejumlah Kementerian/Lembaga dengan jumlah 12 ribu sampai 13 ribu siswa, anggaran dialokasikan mencapai Rp 104,5 triliun.

Bagi Mekeng, data ini menunjukkan bahwa keadilan dalam alokasi anggaran belum terjadi. Pendidikan kedinasan yang menyasar segmen kecil masyarakat, malah mendapatkan porsi anggaran yang tidak proporsional.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.