Ketua DPD Sultan Najamudin Ingin Parlemen Lebih Modern & Terbuka

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD Sultan B Najamudin menegaskan komitmennya untuk membawa DPD menuju arah baru sebagai parlemen yang modern, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Gathering DPD dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Sultan, yang baru setahun menjabat sebagai pimpinan DPD, menyatakan bahwa konsolidasi internal menjadi fokus awal kepemimpinannya. Menurutnya, DPD periode ini merupakan “periode paling solid” dalam sejarah lembaga tersebut.

“Ini bukan soal kepentingan pribadi. Tugas kami hanya lima tahun, dan harus digunakan untuk menghasilkan yang terbaik bagi negara dan daerah,” ujarnya.

Baca juga : Sultan Najamudin: Desa Harus Jadi Motor Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sultan juga menekankan bahwa DPD tidak berada dalam posisi oposisi karena bukan partai politik. Karena itu, kolaborasi dengan eksekutif dan DPR dinilai menjadi kunci mempercepat kerja-kerja kelembagaan.

“Kita harus bergerak cepat, tidak boleh terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Presiden punya banyak program yang baik, dan DPD siap mendukung agar semua berjalan efektif,” katanya.

Menurut Sultan, sistem presidensial Indonesia memberikan kekuatan besar kepada eksekutif, sehingga kerja-kerja legislasi membutuhkan sinergi dan komunikasi yang intens.

Ia menyebut model kerja kolaboratif telah menghasilkan percepatan penyelesaian berbagai persoalan daerah selama setahun terakhir.

Baca juga : Ketua DPD: Butuh Banyak Partner Sukseskan MBG

Salah satu gagasan besar yang dibawa Sultan adalah Green Democracy dan Green Parliament, yang menurutnya merefleksikan peran DPD sebagai representasi daerah yang tidak hanya mewakili manusia, tetapi juga ekosistem.

“DPD itu bicara daerah, dan daerah tidak hanya soal masyarakat, tapi juga ekologi, alam, dan keberlanjutan,” ujarnya.

DPD kini telah mengajukan tujuh RUU prioritas, tiga di antaranya berbasis konsep Green Democracy: RUU Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan, RUU Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan.

Sultan menilai RUU tersebut penting untuk menjawab kekosongan regulasi nasional terkait isu-isu keberlanjutan yang selama ini tertinggal dibandingkan negara lain.

Bangun Citra Parlemen Masa Depan

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Pastikan Insiden di Cianjur Tertangani dengan Tuntas

Untuk memperkuat posisi DPD, Sultan memperkenalkan branding baru Great Parliament from the Regions, sebuah gagasan yang menurutnya merefleksikan peran DPD sebagai legislator yang berpikir jauh ke depan.

“Kita harus membangun parlemen yang memikirkan 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan,” katanya.

Ia juga mendorong internal DPD agar lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan green diplomacy, green economy, hingga green governance, yang menurutnya akan membuat DPD menjadi lembaga aspirasi daerah yang lebih kuat dan dipercaya publik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.